Belanja APBN di Kapuas Hulu triwulan III capai Rp1,32 triliun

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Sri Winarno mengatakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan III mencapai Rp1,32 triliun atau 75,11 persen dari pagi dana sebesar Rp1,76 triliun.

"Serapan anggaran menjelang akhir tahun menunjukkan angka cukup menggembirakan menjelang dan kami yakin semua anggaran akan terserap," kata Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.

Menurut Winarno, KPPN Putussibau mencatat serapan APBN pada triwulan III 2023 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp187,48 miliar atau 69,89 persen dari pagu dana sebesar Rp268, 25 miliar.

Sementara realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,13 triliun lebih atau 76,05 persen dari pagu sebesar Rp1,49 triliun.

Sedangkan, untuk realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 74,59 persen, kemudian belanja barang sebesar 67,30 persen dan belanja modal hingga September 2023 baru terserap 58,73 persen.

Ia menyebutkan terdapat lima satuan kerja (Satker) yang realisasi belanja pegawainya sudah di atas target triwulan III yaitu 75 persen, sedangkan sisanya 10 satker belum sesuai target.

Kemudian, untuk belanja barang, terdapat lima satker yang realisasinya di atas target triwulan III 2023 yaitu 75 persen, sedangkan 24 satker lainnya masih di bawah 75 persen.

Sementara pelaksanaan belanja modal terdapat 11 Satker atau sekitar 64,7 persen yang realisasi belanja modalnya melampaui target realisasi belanja modal triwulan III yaitu 70 persen, namun masih ada enam satker yang realisasinya di bawah target.

"Secara keseluruhan serapan anggaran sudah cukup baik, tentu kami berharap semua anggaran bisa terserap dan terkelola sesuai aturan yang telah ditetapkan," kata Winarno.

Winarno juga mengingatkan terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan rekening pada kementerian dan lembaga mitra KPPN Putussibau yang belum memanfaatkan transaksi non tunai agar segera menggunakan CMS dan menghubungi pihak bank mitra tempat membuka rekening apabila mengalami kendala.

Selain CMS, peningkatan transaksi non tunai atau budaya cashless pelaksanaan APBN agar dilakukan melalui melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), aplikasi digipay satu, serta menyusul KKP domestik melalui Qris.

"Dari hasil pemantauan dan evaluasi sampai akhir September 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai oleh satker masih tergolong minim," jelas Winarno.

Bahkan, pengguna aktif KKP hingga Agustus 2023 baru empat satker total transaksinya sebesar Rp140,96 juta dan penggunaan CMS oleh bendahara satker sudah digunakan oleh 19 satker atau 65,51 persen dari seluruh satker.

"Itu harus menjadi perhatian masing-masing satker, sebab hal tersebut salah satu komitmen kita dalam melaksanakan segala aturan dalam pengelolaan keuangan mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi," kata Winarno.