KPPN Ketapang memaparkan kinerja belanja pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menjaga stabilias inflasi, kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Ismail saat Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah September 2022 di aula kantornya, Jumat.
Ia mengungkapkan, sampai September 2022, ada tiga kebijakan fiskal meliputi belanja wajib perlindungan sosial atau dua persen dari dana transfer umum telah dilaksanakan Pemda Ketapang dan Kayong Utara. Optimalisasi belanja tak terduga dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Menurutnya, secara keseluruhan, kinerja belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp644 miliar dari alokasi Rp1 triliun atau mencapai 66 persen sampai September 2022. Jumlah ini terakselerasi 17.34 persen dibanding periode September 2021. Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa menjadi kontribusi tertinggi akselerasi di September 2022 ini.
“Penyaluran dana desa makin optimal dan proporsional mencapai 80 persen termasuk bantuan langsung tunai dana desa. Percepatan penyaluran meningkat 41 persen dibanding September 2021 lalu," ujar Ismail.
Ia menambahkan, di triwulan empat tahun 2022, KPPN Ketapang masih akan menyalurkan belanja pusat, DAK fisik dan dana desa dengan total Rp373 Miliar untuk wilayah Ketapang dan Kayong Utara. KPPN Ketapang komitmen melaksanakan pelayanan publik secara bersih dan akuntabel melalui implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diimplementasikan mulai 2022.
Pada acara ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Ketapang juga menjadi narasumber. Secara khusus, keduanya memberikan informasi terkini perkembangan ekonomi regional khususnya setelah kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto mengidentifikasi dua hal komoditas yang rentan kenaikan harga BBM yaitu ongkos transportasi. Pertama komoditas yang didatangkan dari luar kabupaten dan kedua komoditas yang dipengaruhi oleh cuaca seperti sayuran.
"Di Ketapang, keberhasilan pengendalian strategi penanganan inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah sejalan. Antara lain mengawal jalur distribusi barang jalur udara, laut dan darat. Melakukan operasi pasar, sinergi APBN dan APBD yang solid dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat," jelas Agus.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Ketapang, Asep Suhendar mengatakan secara umum pergerakan harga-harga komoditas pokok masyarakat fluktuatif. Namun relatif stabil terkendali bahkan beberapa komoditas pokok mengalami penurunan harga.
Ia menjelaskan, terkendalinya harga-harga di Ketapang didukung oleh lancarnya jalur pasokan melalui jalur laut dan darat. Stok barang-barang pada pedagang besar dan distributor dinilainya juga tersedia dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada penjual atau distributor menimbun persediaan barang dan tidak ada pembelian besar-besaran atau panic buying.
“Strategi yang dijalankan untuk pengendalian inflasi sejauh ini antara lain program sembako murah. Pengadaan bantuan prasarana dagang untuk penjual seperti gerobak. Serta belanja penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemerintah," tutur Asep.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Ia mengungkapkan, sampai September 2022, ada tiga kebijakan fiskal meliputi belanja wajib perlindungan sosial atau dua persen dari dana transfer umum telah dilaksanakan Pemda Ketapang dan Kayong Utara. Optimalisasi belanja tak terduga dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Menurutnya, secara keseluruhan, kinerja belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp644 miliar dari alokasi Rp1 triliun atau mencapai 66 persen sampai September 2022. Jumlah ini terakselerasi 17.34 persen dibanding periode September 2021. Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa menjadi kontribusi tertinggi akselerasi di September 2022 ini.
“Penyaluran dana desa makin optimal dan proporsional mencapai 80 persen termasuk bantuan langsung tunai dana desa. Percepatan penyaluran meningkat 41 persen dibanding September 2021 lalu," ujar Ismail.
Ia menambahkan, di triwulan empat tahun 2022, KPPN Ketapang masih akan menyalurkan belanja pusat, DAK fisik dan dana desa dengan total Rp373 Miliar untuk wilayah Ketapang dan Kayong Utara. KPPN Ketapang komitmen melaksanakan pelayanan publik secara bersih dan akuntabel melalui implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diimplementasikan mulai 2022.
Pada acara ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Ketapang juga menjadi narasumber. Secara khusus, keduanya memberikan informasi terkini perkembangan ekonomi regional khususnya setelah kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto mengidentifikasi dua hal komoditas yang rentan kenaikan harga BBM yaitu ongkos transportasi. Pertama komoditas yang didatangkan dari luar kabupaten dan kedua komoditas yang dipengaruhi oleh cuaca seperti sayuran.
"Di Ketapang, keberhasilan pengendalian strategi penanganan inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sudah sejalan. Antara lain mengawal jalur distribusi barang jalur udara, laut dan darat. Melakukan operasi pasar, sinergi APBN dan APBD yang solid dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat," jelas Agus.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Ketapang, Asep Suhendar mengatakan secara umum pergerakan harga-harga komoditas pokok masyarakat fluktuatif. Namun relatif stabil terkendali bahkan beberapa komoditas pokok mengalami penurunan harga.
Ia menjelaskan, terkendalinya harga-harga di Ketapang didukung oleh lancarnya jalur pasokan melalui jalur laut dan darat. Stok barang-barang pada pedagang besar dan distributor dinilainya juga tersedia dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada penjual atau distributor menimbun persediaan barang dan tidak ada pembelian besar-besaran atau panic buying.
“Strategi yang dijalankan untuk pengendalian inflasi sejauh ini antara lain program sembako murah. Pengadaan bantuan prasarana dagang untuk penjual seperti gerobak. Serta belanja penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemerintah," tutur Asep.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022