Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson mengarahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk melakukan kajian pemanfaatan sektor kehutanan lestari, berbasis data, agar pengelolaan dan pemanfaatannya lebih maksimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Saya minta Dinas LH dan Kehutanan Kalbar agar bisa melakukan kajian dengan memperkuat sistem data dalam konteks pengelolaan hutan lestari," kata Harisson di Pontianak, Rabu.
Dirinya juga berharap KPH untuk dapat menjamin keberhasilan kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi serta yang tak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya kajian yang tepat dengan melibatkan seluruh sektor antara lain akademisi, NGO, tokoh masyarakat dan lain-lain sehingga dapat terbit kebijakan teknis yang tepat dan aplikatif.
"Perlu kita sadari tantangan ke depan tidaklah mudah. Obyektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan," tuturnya.
Namun, lanjutnya, dengan potensi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 hektar atau mencapai 57,14 persen dari jumlah total luas wilayah Provinsi kurang lebih 14.680.790 hektar, jika di optimalkan maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Dimana kawasan hutan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya sekedar butuh energi yang besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit," katanya.
Dengan hutan seluas itu, lanjutnya, bukan hal yang mudah untuk menjaganya. Selain memperoleh manfaat yang menjadi fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain menahan laju degradasi dan deforestasi yang terus terjadi.
"Ini juga penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung sepanjang tahun, merehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan," kata Harisson.
Baca juga: Pemantapan Kawasan Jadi Upaya Pengelolaan Hutan Lestari
Baca juga: GFTN Sosialisasikan Pemberdayaan Hutan Dengan Bertanggung Jawab
Baca juga: 193 Pemegang HPH Terima Sertifikat Hutan Lestari
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saya minta Dinas LH dan Kehutanan Kalbar agar bisa melakukan kajian dengan memperkuat sistem data dalam konteks pengelolaan hutan lestari," kata Harisson di Pontianak, Rabu.
Dirinya juga berharap KPH untuk dapat menjamin keberhasilan kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi serta yang tak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya kajian yang tepat dengan melibatkan seluruh sektor antara lain akademisi, NGO, tokoh masyarakat dan lain-lain sehingga dapat terbit kebijakan teknis yang tepat dan aplikatif.
"Perlu kita sadari tantangan ke depan tidaklah mudah. Obyektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan," tuturnya.
Namun, lanjutnya, dengan potensi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 hektar atau mencapai 57,14 persen dari jumlah total luas wilayah Provinsi kurang lebih 14.680.790 hektar, jika di optimalkan maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Dimana kawasan hutan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya sekedar butuh energi yang besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit," katanya.
Dengan hutan seluas itu, lanjutnya, bukan hal yang mudah untuk menjaganya. Selain memperoleh manfaat yang menjadi fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain menahan laju degradasi dan deforestasi yang terus terjadi.
"Ini juga penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung sepanjang tahun, merehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan," kata Harisson.
Baca juga: Pemantapan Kawasan Jadi Upaya Pengelolaan Hutan Lestari
Baca juga: GFTN Sosialisasikan Pemberdayaan Hutan Dengan Bertanggung Jawab
Baca juga: 193 Pemegang HPH Terima Sertifikat Hutan Lestari
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022