Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa pada target awal, Indonesia Water Fund (IWF) akan mengelola dana sekitar Rp15 triliun untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta penduduk Indonesia.
"Target awal, IWF akan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia," ujar Erick Thohir dalam SOE International Conference di Nusa Dua, Bali, Senin.
Dia menambahkan, IWF merupakan solusi cepat untuk pemerataan akses air bersih, mempercepat penyediaan air bersih yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperluas cakupan layanan air bersih nasional.
Baca juga: Maulid jadi momentum untuk akselerasi ekonomi syariah
Baca juga: Menteri BUMN laporkan kinerja MIND ID terus meningkat
IWF juga merupakan bentuk pendanaan untuk air bersih yang berjalan berdampingan dengan APBN secara mandiri, sehingga tidak membebani APBN secara langsung.
“IWF merupakan upaya untuk memaksimalkan PDB Indonesia, karena pasokan air yang tidak cukup akan berpotensi mengurangi PDB Indonesia sebesar 2,5 persen pada 2045," kata Erick.
IWF diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2) untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran dilakukan dalam acara Konferensi Internasional BUMN atau State-Owned Enterprises (SOE) International Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10).
Baca juga: Pendapatan seluruh BUMN tahun 2021 naik 18,8 persen
Baca juga: Arya Sinulingga imbau publik jangan "panic buying" terkait BBM subsidi
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.
Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air sebagai pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan Pemerintah menjadi suatu kebutuhan.
Untuk itu, menurut Ma’ruf, air harus dikelola sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. IWF diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.
Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022 dengan tema "Driving Sustainable and Inclusive Growth" pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Event ini merupakan bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.
Baca juga: Holding PLN dengan empat sub-holding baru diumumkan Menteri BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PNM sebesar Rp7,88 triliun untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan perusahaan pelat merah di Indonesia.
"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PNM ataupun dari investasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun, tetapi angka yang baru disetujui hanya Rp41,31 triliun.
Erick menjelaskan ada gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PNM dengan alokasi pada Nota Keuangan, seperti Hutama Karya yang semula mengusulkan Rp30,56 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui Rp28,90 triliun. Baca selanjutnya: Menteri BUMN minta tambahan penyertaan modal negara Rp7,88 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Target awal, IWF akan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia," ujar Erick Thohir dalam SOE International Conference di Nusa Dua, Bali, Senin.
Dia menambahkan, IWF merupakan solusi cepat untuk pemerataan akses air bersih, mempercepat penyediaan air bersih yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperluas cakupan layanan air bersih nasional.
Baca juga: Maulid jadi momentum untuk akselerasi ekonomi syariah
Baca juga: Menteri BUMN laporkan kinerja MIND ID terus meningkat
IWF juga merupakan bentuk pendanaan untuk air bersih yang berjalan berdampingan dengan APBN secara mandiri, sehingga tidak membebani APBN secara langsung.
“IWF merupakan upaya untuk memaksimalkan PDB Indonesia, karena pasokan air yang tidak cukup akan berpotensi mengurangi PDB Indonesia sebesar 2,5 persen pada 2045," kata Erick.
IWF diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2) untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran dilakukan dalam acara Konferensi Internasional BUMN atau State-Owned Enterprises (SOE) International Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10).
Baca juga: Pendapatan seluruh BUMN tahun 2021 naik 18,8 persen
Baca juga: Arya Sinulingga imbau publik jangan "panic buying" terkait BBM subsidi
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.
Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air sebagai pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan Pemerintah menjadi suatu kebutuhan.
Untuk itu, menurut Ma’ruf, air harus dikelola sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. IWF diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.
Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022 dengan tema "Driving Sustainable and Inclusive Growth" pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Event ini merupakan bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.
Baca juga: Holding PLN dengan empat sub-holding baru diumumkan Menteri BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PNM sebesar Rp7,88 triliun untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan perusahaan pelat merah di Indonesia.
"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PNM ataupun dari investasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun, tetapi angka yang baru disetujui hanya Rp41,31 triliun.
Erick menjelaskan ada gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PNM dengan alokasi pada Nota Keuangan, seperti Hutama Karya yang semula mengusulkan Rp30,56 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui Rp28,90 triliun. Baca selanjutnya: Menteri BUMN minta tambahan penyertaan modal negara Rp7,88 triliun
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022