Juru Bicara Perwakilan BIMP-EAGA Business Council (BEBC) dari Indonesia, Sayid Irwan mengatakan permasalahan konektivitas antardaerah dan negara menjadi pembahasan pada kegiatan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EIGA).
"Untuk diketahui bahwa BEBC merupakan kumpulan privat sektor di antara negara-negara BIMP-EAGA. Dalam pertemuan hari ini, kita membahas terkait berbagai kendala yang dihadapi BEBC, salah satunya persoalan konektivitas antara wilayah anggota BIMP-EAGA di empat negara tersebut," kata Sayid usai pembukaan kegiatan BIMP-EIGA di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Dia memaparkan, di Indonesia, terdapat empat pulau besar, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, yang tergabung dalam BIMP-EIGA yang semuanya punya kendala dari sisi konektivitas.
"Di Malaysia, Sabah, Sarawak, dan Filipina juga terpisah dan di tengah-tengah ada Brunei. Di antara kami di pulau Kalimantan sendiri terjadi problem yang sama (konektivitas), jadi kita poin utama berbicara itu," papar Sayid.
Sayid menambahkan, selain membahas konektivitas, pembahasan lainnya terkait lumbung pangan, dan yang ketiga sektor pariwisata.
Intinya, kata dia, para pengusaha dari empat negara diharapkan bisa saling bersatu dan pemerintah dari masing-masing negara juga dapat mendukung BEBC.
Dia mengatakan bahwa semua pembahasan tersebut belum tuntas dibicarakan dan tiga hal pokok itu yang sebetulnya banyak cabangnya.
"Dunia ke depan kaitan dengan isu yang banyak kita dengar itu tentang food crisis. Di Indonesia, katakan lah di Sulawesi, banyak provinsi-provinsi yang katakanlah dijadikan lumbung pangan, bisa melakukan itu," tutur Sayid.
Sayid menambahkan, dari sisi BEBC memastikan siap untuk bekerja sama dan membantu menanggulangi persoalan krisis pangan khususnya di wilayah Asia timur. Tinggal bagaimana kolaborasi dengan pihak pemerintah bisa berjalan, mengingat BEBC merupakan privat sektor.
"Kami player yang di bawahnya, kami mohon ada support dan bantuan untuk bisa kita bermain dan kita menjadi the strongers in the Asia kalau bisa, untuk menangani food crisis itu. Sedangkan mengenai kebijakan dan regulasi tetap ada di tangan pemerintah," kata Sayid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Untuk diketahui bahwa BEBC merupakan kumpulan privat sektor di antara negara-negara BIMP-EAGA. Dalam pertemuan hari ini, kita membahas terkait berbagai kendala yang dihadapi BEBC, salah satunya persoalan konektivitas antara wilayah anggota BIMP-EAGA di empat negara tersebut," kata Sayid usai pembukaan kegiatan BIMP-EIGA di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Dia memaparkan, di Indonesia, terdapat empat pulau besar, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, yang tergabung dalam BIMP-EIGA yang semuanya punya kendala dari sisi konektivitas.
"Di Malaysia, Sabah, Sarawak, dan Filipina juga terpisah dan di tengah-tengah ada Brunei. Di antara kami di pulau Kalimantan sendiri terjadi problem yang sama (konektivitas), jadi kita poin utama berbicara itu," papar Sayid.
Sayid menambahkan, selain membahas konektivitas, pembahasan lainnya terkait lumbung pangan, dan yang ketiga sektor pariwisata.
Intinya, kata dia, para pengusaha dari empat negara diharapkan bisa saling bersatu dan pemerintah dari masing-masing negara juga dapat mendukung BEBC.
Dia mengatakan bahwa semua pembahasan tersebut belum tuntas dibicarakan dan tiga hal pokok itu yang sebetulnya banyak cabangnya.
"Dunia ke depan kaitan dengan isu yang banyak kita dengar itu tentang food crisis. Di Indonesia, katakan lah di Sulawesi, banyak provinsi-provinsi yang katakanlah dijadikan lumbung pangan, bisa melakukan itu," tutur Sayid.
Sayid menambahkan, dari sisi BEBC memastikan siap untuk bekerja sama dan membantu menanggulangi persoalan krisis pangan khususnya di wilayah Asia timur. Tinggal bagaimana kolaborasi dengan pihak pemerintah bisa berjalan, mengingat BEBC merupakan privat sektor.
"Kami player yang di bawahnya, kami mohon ada support dan bantuan untuk bisa kita bermain dan kita menjadi the strongers in the Asia kalau bisa, untuk menangani food crisis itu. Sedangkan mengenai kebijakan dan regulasi tetap ada di tangan pemerintah," kata Sayid.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022