Gubernur Kalbar ajak anggota BIMP-EAGA cari solusi hambatan perdagangan

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengajak anggota BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) untuk bersama mencari solusi berbagai masalah yang menghambat perdagangan di perbatasan.

"Kita menawarkan beberapa kerja sama dalam bidang infrastruktur, listrik, keuntungan, termasuk perdagangan, dan sebagainya. Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan, contoh dari Kalbar ke Serawak itu perdagangannya masih banyak hambatan, ini yang harus kita pecahkan bersama,” kata Sutarmidji saat memimpin pertemuan pejabat setingkat gubernur dalam kegiatan BIMP-EAGA di Kubu Raya, Jumat.

Dia menambahkan, apabila telah terjalin kerja sama, ketika ada satu masalah dalam hubungan perdagangan harus seimbang, jangan ada berat sebelah karena ketimpangan dapat merugikan Indonesia.

Baca juga: Pontianak sajikan menu ikan asam pedas pada delegasi BIMP-EAGA

Selain itu, dia mengatakan bahwa ada beberapa kerja sama yang harus disampaikan lewat pusat, karena apabila antar pemerintah daerah terkadang terbentur pada sistem pemerintahan.

"Seperti di Indonesia ini, kebijakan luar negeri itu tetap masih melalui pusat. Tadi sudah dibicarakan tentang bagaimana bisa ada regulasi, bisa kerja sama antarpemerintah daerah dengan pemerintah daerah dari satu negara," katanya.

Dalam hal tersebut, Sutarmidji setuju dengan ide yang sudah dibicarakan. Namun, kendalanya terbentur dengan sistem pemerintahan dari satu negara BIMP-EAGA dengan negara lain.

"Tetapi pada prinsipnya yang dibicarakan itu sudah satu visi dan misi, ada kesamaan dalam berbagai hal termasuk kebutuhan-kebutuhan itu tinggal bagaimana menarik investor dari luar ke negara kawasan satu dan yang lainnya, itu saja," katanya.

Baca juga: Menteri Airlangga pimpin Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EIGA

Selain itu, Sutarmidji mengatakan bahwa Electronic Brakeforce Distribution (EDB) juga berkomitmen membantu anggota BIMP-EAGA untuk terus berkontribusi terkait percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.