Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Kalbar, Rudyzar Zaidar Mochtar meminta larangan ekspor rotan mentah direvisi lantaran penyerapan industri dalam negeri masih rendah.
"Saat ini rotan hanya boleh diekspor apabila sudah berbentuk barang setengah jadi atau jadi. Nyatanya ini kurang berhasil. Petani dilarang ekspor keluar negeri. Tetapi di dalam negeri juga rotan mereka tidak terserap. Industri rotan dalam negeri tidak mampu maksimal. Terbukti nilai ekspor furnitur rotan juga tidak membaik,” ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki saat membuka Rapat Kerja nasional Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) pada akhir Januari 2023 lalu yang menyinggung potensi rotan mentah yang belum termanfaatkan benar. Misalnya, di Kaltim diproduksi sekitar 10.000 ton rotan per bulannya, sementara sentra industri mebel rotan di Pulau Jawa hanya bisa menyerap 1.000 ton per bulannya.
"Kemudian mengutip International Tropical Timber organization (ITTO) yang menyatakan jumlah rotan di Indonesia sangatlah besar. Dari jumlah itu, yang bisa dipanen per tahunnya berkisar di angka 1 juta ton. Bayangkan luar biasa besarnya jumlah itu namun berdasarkan pertimbangan upaya pelestarian berkesinambungan maka ditetapkan hanya 625.000 ton lah yang bisa dipanen per tahunnya,” kata dia.
Ia menjelaskan aturan yang dikeluarkan yakni Permendag No 35/M-DAG/PER/11/2011 menurutnya sudah saatnya direvisi menyesuaikan fakta di lapangan yang ada.
Ia berharap ada solusi untuk aturan yang telah berlaku selama 12 tahun ini. Lebih-lebih sudah banyak industri pengolahan bahan baku di daerah sudah banyak yang berguguran. Perkiraannya, saat ini industri pelaku bahan baku rotan hanya tersisa 10 persen dibanding dengan jumlah sebelum tahun 2011.
“Ternyata proteksi atau larangan ekspor bahan baku rotan ini tidak lah mendorong pertumbuhan industri mebel rotan yang berpusat di Pulau Jawa. Malahan banyak yang sudah beralih menggunakan rotan sintetik atau plastik. Kemudian, industri mebel rotan yang bertahan di Pulau Jawa justru tidak henti-hentinya berteriak kesulitan bahan baku. Ini kan anomali,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Saat ini rotan hanya boleh diekspor apabila sudah berbentuk barang setengah jadi atau jadi. Nyatanya ini kurang berhasil. Petani dilarang ekspor keluar negeri. Tetapi di dalam negeri juga rotan mereka tidak terserap. Industri rotan dalam negeri tidak mampu maksimal. Terbukti nilai ekspor furnitur rotan juga tidak membaik,” ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki saat membuka Rapat Kerja nasional Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) pada akhir Januari 2023 lalu yang menyinggung potensi rotan mentah yang belum termanfaatkan benar. Misalnya, di Kaltim diproduksi sekitar 10.000 ton rotan per bulannya, sementara sentra industri mebel rotan di Pulau Jawa hanya bisa menyerap 1.000 ton per bulannya.
"Kemudian mengutip International Tropical Timber organization (ITTO) yang menyatakan jumlah rotan di Indonesia sangatlah besar. Dari jumlah itu, yang bisa dipanen per tahunnya berkisar di angka 1 juta ton. Bayangkan luar biasa besarnya jumlah itu namun berdasarkan pertimbangan upaya pelestarian berkesinambungan maka ditetapkan hanya 625.000 ton lah yang bisa dipanen per tahunnya,” kata dia.
Ia menjelaskan aturan yang dikeluarkan yakni Permendag No 35/M-DAG/PER/11/2011 menurutnya sudah saatnya direvisi menyesuaikan fakta di lapangan yang ada.
Ia berharap ada solusi untuk aturan yang telah berlaku selama 12 tahun ini. Lebih-lebih sudah banyak industri pengolahan bahan baku di daerah sudah banyak yang berguguran. Perkiraannya, saat ini industri pelaku bahan baku rotan hanya tersisa 10 persen dibanding dengan jumlah sebelum tahun 2011.
“Ternyata proteksi atau larangan ekspor bahan baku rotan ini tidak lah mendorong pertumbuhan industri mebel rotan yang berpusat di Pulau Jawa. Malahan banyak yang sudah beralih menggunakan rotan sintetik atau plastik. Kemudian, industri mebel rotan yang bertahan di Pulau Jawa justru tidak henti-hentinya berteriak kesulitan bahan baku. Ini kan anomali,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023