Ada dua desa tercepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang yang sudah memenuhi dokumen salur dana desa (DD) tahap 1 2023, ungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang, Ismail.
Dua desa tersebut yakni Bayun Sari di Kecamatan Sungai Laur dan Sungai Melayu Jaya di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
"Pada awal Februari kemarin, DD untuk dua desa di Ketapang tersebut sudah kita salurkan. Dua desa ini kita patut apresiasi dan menjadi contoh yang baik untuk desa-desa lain yang belum," ucap Ismail saat diwawancarai di kantornya, Selasa.
Ia menambahkan per hari ini (28 Februari 2023) sudah ada lagi 66 desa dari 253 desa di Ketapang juga disalurkan DD. Sementara itu untuk Kabupaten Kayong Utara hingga saat ini belum ada. Namun, pihaknya tiap bulan terus melakukan update dan disampaikan kepada Bupati Ketapang dan Kayong Utara serta pihak terkait lainnya.
"Kita sampaikan progress yang sudah disalurkan dan perkembangan yang belum serta rekomendasi langkah-langkah akselerasi pemenuhan dokumen salur. Kita berharap Pemerintah Daerah menindaklanjuti bagi desa yang belum memenuhi dokumen salur," tuturnya.
Ismail menegaskan dana transfer ke daerah khususnya DD kunci tahapan krusialnya pada pemenuhan dokumen salur. Dokumen itu mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Jika sudah lengkap maka pihaknya akan langsung salurkan atau transfer DD ke desa itu.
"Di awal tahun langkah-langkah yang sudah kami lakukan di antaranya mensinergikan persiapannya dengan Pemda. Tujuannya supaya penyaluran lebih awal dan tidak mendekati batas-batas waktu akhir.," ujarnya.
Ismail menjelaskan penyaluran DD terbagi untuk dua jenis yaitu dana desa itu sendiri dan BLT. Dana desa non BLT disalurkan kepada dua jenis desa, yaitu desa mandiri dan desa reguler. Desa mandiri disalurkan dalam dua tahap, sedangkan desa reguler dalam tiga tahap. Masing-masing ada batas waktu penyaluran sesuai dengan tahapannya.
Menurutnya pada 2022 masih terdapat kendala teknis di Ketapang dan Kayong Utara yang menyebabkan penyaluran Dana Desa kurang cepat karena proses dan mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana desa tahap sebelumnya yang tidak segera dipenuhi.
"Tahun ini kita harapkan DD salur 100 persen dan tepat waktu. Dukungan perangkat kepala desa, camat, dan dinas/badan terkait sangat mendukung kelancaran penyaluran DD antara lain dukungan perangkat desa yang baru-baru ini dilantik akan sangat diperlukan memperkuat.
"Melalui Pemda, kita imbau kepada semua desa agar melaporkan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya secara cepat dan akurat agar tahap selanjutnya bisa kita salurkan," imbaunya.
Ismail melanjutkan penyaluran DD tepat waktu sangat penting untuk mendukung dan menjaga stabilitas daya beli dan peningkatan perekonomian masyarakat. "Kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi beberapa faktor. Satu di antaranya peran Pemerintah melalui kebijakan fiskal yang termasuk di dalamnya penyaluran belanja negara dan kebijakan penerimaan negara seperti perpajakan," jelasnya.
"BPS Ketapang dan BPS Kabupaten Kayong Utara hari ini merilis pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi di Ketapang tertinggi kedua se-Provinsi Kalbar (Kalimantan Barat) setelah Kabupaten Kubu Raya. Kayong Utara juga termasuk enam daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen untuk lingkup Kalbar," lanjut Ismail.
Ia menegaskan semua itu tidak terlepas dari sinergi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah seperti kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah, belanja instansi vertikal dan belanja APBD. Sehingga, peran APBN dan APBD semakin terukur terhadap indikator laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat.
"Pada 2023 untuk DD di Ketapang sebesar Rp.247.797.914.000 dan Kayong Utara Rp.42.952.219.000. kita harapkan menjadi dukungan stabilitas fiskal di daerah dan kesejahteraan masyarakat desa," harap Ismail.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Dua desa tersebut yakni Bayun Sari di Kecamatan Sungai Laur dan Sungai Melayu Jaya di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
"Pada awal Februari kemarin, DD untuk dua desa di Ketapang tersebut sudah kita salurkan. Dua desa ini kita patut apresiasi dan menjadi contoh yang baik untuk desa-desa lain yang belum," ucap Ismail saat diwawancarai di kantornya, Selasa.
Ia menambahkan per hari ini (28 Februari 2023) sudah ada lagi 66 desa dari 253 desa di Ketapang juga disalurkan DD. Sementara itu untuk Kabupaten Kayong Utara hingga saat ini belum ada. Namun, pihaknya tiap bulan terus melakukan update dan disampaikan kepada Bupati Ketapang dan Kayong Utara serta pihak terkait lainnya.
"Kita sampaikan progress yang sudah disalurkan dan perkembangan yang belum serta rekomendasi langkah-langkah akselerasi pemenuhan dokumen salur. Kita berharap Pemerintah Daerah menindaklanjuti bagi desa yang belum memenuhi dokumen salur," tuturnya.
Ismail menegaskan dana transfer ke daerah khususnya DD kunci tahapan krusialnya pada pemenuhan dokumen salur. Dokumen itu mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Jika sudah lengkap maka pihaknya akan langsung salurkan atau transfer DD ke desa itu.
"Di awal tahun langkah-langkah yang sudah kami lakukan di antaranya mensinergikan persiapannya dengan Pemda. Tujuannya supaya penyaluran lebih awal dan tidak mendekati batas-batas waktu akhir.," ujarnya.
Ismail menjelaskan penyaluran DD terbagi untuk dua jenis yaitu dana desa itu sendiri dan BLT. Dana desa non BLT disalurkan kepada dua jenis desa, yaitu desa mandiri dan desa reguler. Desa mandiri disalurkan dalam dua tahap, sedangkan desa reguler dalam tiga tahap. Masing-masing ada batas waktu penyaluran sesuai dengan tahapannya.
Menurutnya pada 2022 masih terdapat kendala teknis di Ketapang dan Kayong Utara yang menyebabkan penyaluran Dana Desa kurang cepat karena proses dan mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana desa tahap sebelumnya yang tidak segera dipenuhi.
"Tahun ini kita harapkan DD salur 100 persen dan tepat waktu. Dukungan perangkat kepala desa, camat, dan dinas/badan terkait sangat mendukung kelancaran penyaluran DD antara lain dukungan perangkat desa yang baru-baru ini dilantik akan sangat diperlukan memperkuat.
"Melalui Pemda, kita imbau kepada semua desa agar melaporkan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya secara cepat dan akurat agar tahap selanjutnya bisa kita salurkan," imbaunya.
Ismail melanjutkan penyaluran DD tepat waktu sangat penting untuk mendukung dan menjaga stabilitas daya beli dan peningkatan perekonomian masyarakat. "Kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi beberapa faktor. Satu di antaranya peran Pemerintah melalui kebijakan fiskal yang termasuk di dalamnya penyaluran belanja negara dan kebijakan penerimaan negara seperti perpajakan," jelasnya.
"BPS Ketapang dan BPS Kabupaten Kayong Utara hari ini merilis pertumbuhan perekonomian di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi di Ketapang tertinggi kedua se-Provinsi Kalbar (Kalimantan Barat) setelah Kabupaten Kubu Raya. Kayong Utara juga termasuk enam daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen untuk lingkup Kalbar," lanjut Ismail.
Ia menegaskan semua itu tidak terlepas dari sinergi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah seperti kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah, belanja instansi vertikal dan belanja APBD. Sehingga, peran APBN dan APBD semakin terukur terhadap indikator laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat.
"Pada 2023 untuk DD di Ketapang sebesar Rp.247.797.914.000 dan Kayong Utara Rp.42.952.219.000. kita harapkan menjadi dukungan stabilitas fiskal di daerah dan kesejahteraan masyarakat desa," harap Ismail.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023