Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi dan mencegah berita bohong atau hoaks yang tersebar di media sosial dalam menjelang Pemilu 2024.
"Tantangan pemilu 2024 salah satu di antaranya hoaks karena sebagian besar hoaks yang ada media sosial berkaitan dengan pemilu. Ini juga merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi (KPU)," kata Anggota KPU Kalbar Lomon pada acara sosialisasi menjelang Pemilu 2024 di Kalbar, di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan bahwa berita bohong berada di posisi paling atas, sehingga perlunya sinergisitas stake holder terkait, tidak hanya dibebankan kepada KPU saja.
"Sebagai penyelenggara kami pun jumlahnya terbatas dan pada kesempatan ini kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks secara bersama-sama," tuturnya.
Ia menyebut sekitar 3.000 berita hoaks tersebar di media sosial pada tahun 2019 dan sebagian besar berita hoaks tersebut berkaitan dengan Pemilu.
"Untuk itu kita perlu bersama-sama memerangi berita hoaks mendekati Pemilu 2024, dan semoga pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan dapat berjalan lancar, damai, tertib dan kondusif. Kita harapkan agar Pemilu 2024 tidak terjadi tanpa misinformasi, politisasi sara, politik dan lain sebagainya," ujarnya.
Pada kesempatan itu Lomon juga mengatakan rendahnya literasi menjadi salah satu di antara permasalahan berita hoaks dapat tersebar, selain itu juga ketidaktegasan pemerintah dalam menangani berita hoaks di media sosial menjadi faktor yang mempengaruhi, sebab hal itu dapat terjadi karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Tantangan pemilu 2024 salah satu di antaranya hoaks karena sebagian besar hoaks yang ada media sosial berkaitan dengan pemilu. Ini juga merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi (KPU)," kata Anggota KPU Kalbar Lomon pada acara sosialisasi menjelang Pemilu 2024 di Kalbar, di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan bahwa berita bohong berada di posisi paling atas, sehingga perlunya sinergisitas stake holder terkait, tidak hanya dibebankan kepada KPU saja.
"Sebagai penyelenggara kami pun jumlahnya terbatas dan pada kesempatan ini kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks secara bersama-sama," tuturnya.
Ia menyebut sekitar 3.000 berita hoaks tersebar di media sosial pada tahun 2019 dan sebagian besar berita hoaks tersebut berkaitan dengan Pemilu.
"Untuk itu kita perlu bersama-sama memerangi berita hoaks mendekati Pemilu 2024, dan semoga pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan dapat berjalan lancar, damai, tertib dan kondusif. Kita harapkan agar Pemilu 2024 tidak terjadi tanpa misinformasi, politisasi sara, politik dan lain sebagainya," ujarnya.
Pada kesempatan itu Lomon juga mengatakan rendahnya literasi menjadi salah satu di antara permasalahan berita hoaks dapat tersebar, selain itu juga ketidaktegasan pemerintah dalam menangani berita hoaks di media sosial menjadi faktor yang mempengaruhi, sebab hal itu dapat terjadi karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak terkait.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023