Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menkeu Thailand Arkhom Termpittayapaisith di Badung, Bali, Kamis.
Pertemuan ini sebagai bagian dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st ASEAN Finance Ministers and Governor of Central Bank/AFMGM).
Dalam kesempatan itu, Menkeu Thailand mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Indonesia selaku tuan rumah atas penyelenggaraan 1st AFMGM.
Terkait rencana penyelenggaraan 2nd AFMGM, Menkeu Arkhom juga mendukung sepenuhnya dan memberi masukan yang konstruktif demi suksesnya pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN yang akan diadakan pada Agustus.
Baca juga: Eksklusi keuangan tantangan utama di negara ASEAN
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Thailand sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) pada 2026.
Selama pertemuan, Menkeu Arkhom dan Menkeu Sri Mulyani saling berbagi informasi atas kinerja ekonomi dan kebijakan domestik di kedua negara.
Menkeu Arkhom menyampaikan pemulihan sektor ekonomi utama seperti pariwisata yang masih belum diimbangi pulihnya kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut, sedangkan ekspor nonmigas masih terus menunjukkan penguatan terutama untuk ekspor komoditas pangan dan kendaraan bermotor.
Merespons hal itu, Thailand saat ini mengambil langkah penyehatan fiskal setelah mengalami kenaikan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang menyebabkan utang luar negeri meningkat tajam.
Selain itu, Menkeu Arkhom menyebutkan Pemerintah Thailand turut berupaya melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, serta berupaya untuk mengembalikan defisit ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Menkeu jenguk korban penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak
Menanggapi Menkeu Arkhom, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi Indonesia atas kinerja ekonomi dan fiskal Thailand dan menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya menjaga defisit APBN yang pada 2022 telah berada di bawah 3 persen PDB.
Upaya dilakukan dengan melanjutkan reformasi fiskal dan upaya ekstra alias extra effort untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi asing langsung, khususnya dalam sektor manufaktur seperti industri kendaraan listrik dan komponennya, serta hilirisasi mineral.
Di samping itu, Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Arkhom juga membahas kerja sama bilateral antara kedua negara, antara lain dengan berbagi pengetahuan sekaligus kerja sama di bidang logistik dan bea cukai.
Kedua Menkeu tersebut pun sepakat bahwa saat ini negara anggota ASEAN perlu menyikapi dengan bijak adanya permasalahan perbankan di Amerika Serikat (AS) di tengah masih belum meredanya tekanan inflasi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan surat berharga negara (SBN) ritel tersedia agar masyarakat Indonesia tak lagi tertipu dan terjerat investasi ilegal.
"Kalau saya tidak mengeluarkan SBN, Anda yang punya tabungan nanti bingung menaruh uang dimana, akhirnya masuk ke pinjaman-pinjaman online itu," ujar Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin melek dalam berinvestasi sehingga terus ingin membeli SBN ritel. Bahkan, terdapat beberapa masyarakat yang meminta tambahan alokasi saat kuota SBN ritel sudah habis.
Kondisi ini terjadi baru-baru ini pada SBR012 dimana pemerintah menaikkan kuota penawaran dari Rp10 triliun menjadi Rp15 triliun akibat tingginya permintaan.
Keinginan tersebut seiring dengan masyarakat yang membutuhkan instrumen investasi yang baik, dapat dipercaya, dan menjaga nilai tabungan. Pasalnya instrumen investasi lain seperti saham terkadang membuat investor merugi saat harganya sedang turun, berbeda dengan SBN yang tidak akan berkurang nilainya.Baca selengkapnya: Sri Mulyani sebut SBN ritel tersedia agar publik tak tertipu investasi ilegal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Pertemuan ini sebagai bagian dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st ASEAN Finance Ministers and Governor of Central Bank/AFMGM).
Dalam kesempatan itu, Menkeu Thailand mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Indonesia selaku tuan rumah atas penyelenggaraan 1st AFMGM.
Terkait rencana penyelenggaraan 2nd AFMGM, Menkeu Arkhom juga mendukung sepenuhnya dan memberi masukan yang konstruktif demi suksesnya pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN yang akan diadakan pada Agustus.
Baca juga: Eksklusi keuangan tantangan utama di negara ASEAN
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Thailand sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) pada 2026.
Selama pertemuan, Menkeu Arkhom dan Menkeu Sri Mulyani saling berbagi informasi atas kinerja ekonomi dan kebijakan domestik di kedua negara.
Menkeu Arkhom menyampaikan pemulihan sektor ekonomi utama seperti pariwisata yang masih belum diimbangi pulihnya kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut, sedangkan ekspor nonmigas masih terus menunjukkan penguatan terutama untuk ekspor komoditas pangan dan kendaraan bermotor.
Merespons hal itu, Thailand saat ini mengambil langkah penyehatan fiskal setelah mengalami kenaikan belanja negara untuk menangani pandemi sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang menyebabkan utang luar negeri meningkat tajam.
Selain itu, Menkeu Arkhom menyebutkan Pemerintah Thailand turut berupaya melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, serta berupaya untuk mengembalikan defisit ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Menkeu jenguk korban penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak
Menanggapi Menkeu Arkhom, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi Indonesia atas kinerja ekonomi dan fiskal Thailand dan menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya menjaga defisit APBN yang pada 2022 telah berada di bawah 3 persen PDB.
Upaya dilakukan dengan melanjutkan reformasi fiskal dan upaya ekstra alias extra effort untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi asing langsung, khususnya dalam sektor manufaktur seperti industri kendaraan listrik dan komponennya, serta hilirisasi mineral.
Di samping itu, Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Arkhom juga membahas kerja sama bilateral antara kedua negara, antara lain dengan berbagi pengetahuan sekaligus kerja sama di bidang logistik dan bea cukai.
Kedua Menkeu tersebut pun sepakat bahwa saat ini negara anggota ASEAN perlu menyikapi dengan bijak adanya permasalahan perbankan di Amerika Serikat (AS) di tengah masih belum meredanya tekanan inflasi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan surat berharga negara (SBN) ritel tersedia agar masyarakat Indonesia tak lagi tertipu dan terjerat investasi ilegal.
"Kalau saya tidak mengeluarkan SBN, Anda yang punya tabungan nanti bingung menaruh uang dimana, akhirnya masuk ke pinjaman-pinjaman online itu," ujar Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin melek dalam berinvestasi sehingga terus ingin membeli SBN ritel. Bahkan, terdapat beberapa masyarakat yang meminta tambahan alokasi saat kuota SBN ritel sudah habis.
Kondisi ini terjadi baru-baru ini pada SBR012 dimana pemerintah menaikkan kuota penawaran dari Rp10 triliun menjadi Rp15 triliun akibat tingginya permintaan.
Keinginan tersebut seiring dengan masyarakat yang membutuhkan instrumen investasi yang baik, dapat dipercaya, dan menjaga nilai tabungan. Pasalnya instrumen investasi lain seperti saham terkadang membuat investor merugi saat harganya sedang turun, berbeda dengan SBN yang tidak akan berkurang nilainya.Baca selengkapnya: Sri Mulyani sebut SBN ritel tersedia agar publik tak tertipu investasi ilegal
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023