Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan digitalisasi dan perluasan digitalisasi daerah untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memberikan pelayanan publik yang prima.
"Untuk mewujudkan hal tersebut kita terus mematangkannya dengan berbagai upaya, seperti kegiatan high level meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) yang kita lakukan kemarin," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.
Muda mengatakan digitalisasi sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap upaya untuk memaksimalkan pendapatan dan pergerakan ekonomi. "Karena pelayanan di situ akan berdampak langsung," tuturnya.
Untuk itu, kata Muda, terkait dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intens dengan Bank Kalbar guna percepatan digitalisasi keuangan.
"Termasuk percepatan pengelolaan tata kelola pemerintah seperti APBD, itu daya serap yang tinggi mempengaruhi juga perputaran uang yang cepat di masyarakat. Kalau SILPA besar, maka justru akan terhambat perputaran uang di masyarakat dan itu ikut menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada," katanya.
Muda mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kubu Raya merupakan yang tertinggi se-Kalimantan Barat. Pertumbuhan tersebut dinilainya berkualitas karena berbasis pada pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan desa.
"Dalam hal ini yang sebenarnya terdistribusi dengan baik sehingga tidak banyak ketimpangan dan jauh lebih berkeadilan. Selain itu juga terjadi sebaran kesejahteraan dan rasio ketimpangan yang kecil, karena angka kemiskinan kita juga terendah se-Kalimantan Barat dan kemiskinan ekstrem pun hampir nol," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari mengatakan, transformasi digital melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah di Kubu Raya telah seratus persen dilakukan secara digital.
"Kalau khusus Kabupaten Kubu Raya, untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk pendapatan dan pengeluaran sudah seratus persen digital," kata Nur Asyura.
Namun demikian, lanjut Nur Asyura, masih ada beberapa kanal yang harus ditingkatkan. Misalnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), edisi, penggunaan kartu kredit domestik pemerintah, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
"Mungkin hal-hal itu yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya di Kubu Raya," tuturnya.
Nur Asyura menyebut pada semester dua tahun 2022 lalu, indeks implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kubu Raya masih maju.
"Kami yakin di semester satu tahun 2023 ini sudah masuk kategori digital. Kita yakin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Untuk mewujudkan hal tersebut kita terus mematangkannya dengan berbagai upaya, seperti kegiatan high level meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) yang kita lakukan kemarin," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.
Muda mengatakan digitalisasi sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap upaya untuk memaksimalkan pendapatan dan pergerakan ekonomi. "Karena pelayanan di situ akan berdampak langsung," tuturnya.
Untuk itu, kata Muda, terkait dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intens dengan Bank Kalbar guna percepatan digitalisasi keuangan.
"Termasuk percepatan pengelolaan tata kelola pemerintah seperti APBD, itu daya serap yang tinggi mempengaruhi juga perputaran uang yang cepat di masyarakat. Kalau SILPA besar, maka justru akan terhambat perputaran uang di masyarakat dan itu ikut menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada," katanya.
Muda mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kubu Raya merupakan yang tertinggi se-Kalimantan Barat. Pertumbuhan tersebut dinilainya berkualitas karena berbasis pada pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan desa.
"Dalam hal ini yang sebenarnya terdistribusi dengan baik sehingga tidak banyak ketimpangan dan jauh lebih berkeadilan. Selain itu juga terjadi sebaran kesejahteraan dan rasio ketimpangan yang kecil, karena angka kemiskinan kita juga terendah se-Kalimantan Barat dan kemiskinan ekstrem pun hampir nol," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari mengatakan, transformasi digital melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah di Kubu Raya telah seratus persen dilakukan secara digital.
"Kalau khusus Kabupaten Kubu Raya, untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk pendapatan dan pengeluaran sudah seratus persen digital," kata Nur Asyura.
Namun demikian, lanjut Nur Asyura, masih ada beberapa kanal yang harus ditingkatkan. Misalnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), edisi, penggunaan kartu kredit domestik pemerintah, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
"Mungkin hal-hal itu yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya di Kubu Raya," tuturnya.
Nur Asyura menyebut pada semester dua tahun 2022 lalu, indeks implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kubu Raya masih maju.
"Kami yakin di semester satu tahun 2023 ini sudah masuk kategori digital. Kita yakin," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023