Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyalemen bahwa pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu.
"Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Sebelum rencana perubahan syarat penerima insentif ini, pemerintah memberlakukan empat kategori atau syarat untuk mendapatkan insentif pembelian motor listrik, yakni, pertama penerima kredit usaha rakyat (KUR). Kedua, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta. Ketiga, pengguna listrik di bawah 900 VA. Keempat, penerima bantuan sosial (bansos).
Bahlil mengatakan rapat di Istana Kepresidenan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin ini, memutuskan bahwa syarat dan prosedur penyaluran insentif pembelian motor listrik untuk masyarakat akan dipangkas. Terdapat pertimbangan bahwa pemberian insentif motor listrik hanya berdasarkan KTP atau nomor induk kependudukan.
"Kita tadi pertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ujar Bahlil.
Pemangkasan prosedur penyaluran insentif itu untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif. Hal itu, ujar Bahlil, dibutuhkan karena realisasi penerima insentif yang ditargetkan pemerintah sebanyak 200 ribu penerima pada tahun ini, baru terealisasi tidak lebih dari satu persen saja hingga Juli 2023.
"Setelah dilihat ada beberapa prosedural yang kita lihat gak clear," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan pemberian insentif motor listrik kepada masyarakat bukan hanya untuk memberikan subsidi atau bantuan sosial, namun untuk membantu mewujudkan penggunaan energi fosil ke energi ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan motor listrik juga dapat membantu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).
"Ini untuk Indonesia bersih dan untuk mengurangi terhadap BBM juga, pengalihan," ujarnya.
Sementara itu, hingga Senin (31/7/2023), masih ada sisa kuota insentif sebanyak 198.718 unit motor listrik yang belum tersalurkan dari target sebanyak 200 ribu insentif tahun ini. Data itu berdasarkan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk motor listrik baru dan konversi yang berlaku selama 2023-2024 sebesar Rp7 triliun.
Baca juga: Bahlil Lahadalia menjamin capai target investasi Rp1.200 triliun
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini proyek ibu kota Nusantara (IKN) akan berhasil, terkecuali jika pengganti Presiden Jokowi nantinya tidak sejalan soal visi ibu kota baru.
"Kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? Saya yakin 100 persen bisa berjalan. Terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Bahlil mengungkapkan hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 Letter of Intent (LoI atau surat minat) untuk pembangunan IKN.
IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan.
Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Kalau ditanya seberapa serius mereka (investor), nanti sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di-cover APBN. Begitu selesai masuk, baru investasi riilnya masuk. Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini," katanya.
Baca selengkapnya: ibu kota Nusantara 100 persen jalan kecuali pengganti Jokowi tak sejalan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023