Aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rieke Diah Pitaloka meminta dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memerangi dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam kunjungannya ke Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (31/7), Rieke membawa berkas salah satu kasus PMI asal Karawang, Jawa Barat, Dede Asiah (DA), yang terindikasi menjadi korban TPPO.
"Bagaimana Bu Dede Asiah, yang menjadi korban perdagangan orang, bisa dipulangkan ke Indonesia. Bu Dede Asiah ini berangkat dari tahun 2022," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Perbedaan sistem hukum antar negara hambat penanganan TPPO
Kedatangannya ke Kantor Komnas HAM itu sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Anti TPPO Internasional.
Rieke mengaku kedatangannya bersama rombongan disambut baik dan telah mengantongi dukungan penuh dari Komnas HAM.
Lebih lanjut, Rieke menyebut pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus, Suriah, sedang mengupayakan pemulangan Dede Aisah.
"Sudah bisa dievakuasi dari rumah majikan dan sekarang posisinya ada di KBRI Suriah," tambahnya.
Dia mengapresiasi KBRI di Damaskus yang telah berhasil mengevakuasi Dede Aisah dari rumah majikan. Saat ini, kata Rieke, Dede Aisah beserta sejumlah korban TPPO lainnya diamankan di shelter KBRI Damaskus.
Baca juga: Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan TPPO
Selain Komnas HAM dan Kemlu, tambah Rieke, dukungan penyelesaian kasus DA juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Rieke mengatakan dukungan Mahfud tersebut berbuah kasus dugaan TPPO yang dilaporkan keluarga DA ke kepolisian terus berlanjut hingga kini.
"Pihak keluarga yang tadinya ditekan untuk mencabut laporan di Polres, sekarang sudah bisa melanjutkan pengaduan. Pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, pelakunya berasal dari Subang (Jawa Barat)," imbuhnya.
Rombongan Rieke dan Yongki, suami Dede Aisah, diterima oleh Anggota Komnas HAM Anis Hidayah, Putu Elvina, dan Saurlin P. Siagian.
Rieke dan Yongki datang bersama salah seorang korban kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Puteri Balqis.
Baca juga: PMI Korban TPPO asal Singkawang dipaksa melakukan penipuan lintas Asia
Rieke meyakini dukungan dari Komnas HAM sangat berarti dalam memperkuat upaya pemerintah dalam memerangi TPPO.
Lebih lanjut, Anis Hidayah selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM mengatakan pihaknya akan mendorong penyelesaian kasus DA.
"Komnas HAM mendorong agar kasus DA bisa disegerakan untuk pemulangan, pemenuhan hak-haknya dan proses hukum yang berkeadilan, serta pemulihan untuk korban," ucap Anis.
Video Dede Aisah, yang mengaku dijual oleh agen penyalur ke Suriah senilai 12 ribu dolar AS, viral pada awal April 2023.
Mulanya, wanita asal Karawang, Jawa Barat itu dijanjikan bekerja di Turki dengan gaji 600 dolar AS per bulan. Namun, sesampainya di Istanbul, Turki, Dede Aisah justru dibawa ke Suriah.
"Majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini (Suriah) empat tahun, karena saya ini mahal, 12 ribu dolar," kata Dede sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto meminta warga di wilayah tersebut untuk lebih peka terhadap indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di lingkungannya.
"Tidak menutup kemungkinan bahwa TPPO bisa terjadi pada tetangga sekitar atau juga keluarga kita. TPPO bisa terjadi dimana saja," ungkap Uus dalam Peringatan Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2023 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Angke Tambora, Jakarta Barat, Minggu.
Ia menyebutkan sosialisasi dari pemerintah atau pihak-pihak terkait akan menjadi sia-sia jika kampanye anti TPPO tidak dilakukan secara massal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Kalau hanya jajaran aparat yang mengingatkan atau melakukan sosialisasi itu saya pikir tidak akan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana gerakan anti TPPO ini bisa masif dan melibatkan semua elemen masyarakat," ungkap Uus.
Ia menyebutkan bahwa wilayah sekitar Kalijodo ke arah perbatasan dengan Jakarta Utara adalah wilayah permukiman yang padat.
"Kita tahu wilayah Kecamatan Tambora, Kecamatan Tamansari, hingga perbatasan Kecamatan Penjaringan adalah wilayah yang padat penduduk yang kemudian rawan terjadi TPPO," ungkap dia.
Dengan demikian, lanjut dia, gerakan ini harus massal dan masif agar TPPO bisa dicegah bersama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima enam laporan TPPO. Salah satunya diterima Jakarta Barat (Jakbar).Baca berita selengkapnya: Warga diminta lebih peka terhadap indikasi TPPO
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Dalam kunjungannya ke Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (31/7), Rieke membawa berkas salah satu kasus PMI asal Karawang, Jawa Barat, Dede Asiah (DA), yang terindikasi menjadi korban TPPO.
"Bagaimana Bu Dede Asiah, yang menjadi korban perdagangan orang, bisa dipulangkan ke Indonesia. Bu Dede Asiah ini berangkat dari tahun 2022," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Perbedaan sistem hukum antar negara hambat penanganan TPPO
Kedatangannya ke Kantor Komnas HAM itu sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Anti TPPO Internasional.
Rieke mengaku kedatangannya bersama rombongan disambut baik dan telah mengantongi dukungan penuh dari Komnas HAM.
Lebih lanjut, Rieke menyebut pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus, Suriah, sedang mengupayakan pemulangan Dede Aisah.
"Sudah bisa dievakuasi dari rumah majikan dan sekarang posisinya ada di KBRI Suriah," tambahnya.
Dia mengapresiasi KBRI di Damaskus yang telah berhasil mengevakuasi Dede Aisah dari rumah majikan. Saat ini, kata Rieke, Dede Aisah beserta sejumlah korban TPPO lainnya diamankan di shelter KBRI Damaskus.
Baca juga: Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan TPPO
Selain Komnas HAM dan Kemlu, tambah Rieke, dukungan penyelesaian kasus DA juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Rieke mengatakan dukungan Mahfud tersebut berbuah kasus dugaan TPPO yang dilaporkan keluarga DA ke kepolisian terus berlanjut hingga kini.
"Pihak keluarga yang tadinya ditekan untuk mencabut laporan di Polres, sekarang sudah bisa melanjutkan pengaduan. Pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, pelakunya berasal dari Subang (Jawa Barat)," imbuhnya.
Rombongan Rieke dan Yongki, suami Dede Aisah, diterima oleh Anggota Komnas HAM Anis Hidayah, Putu Elvina, dan Saurlin P. Siagian.
Rieke dan Yongki datang bersama salah seorang korban kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Puteri Balqis.
Baca juga: PMI Korban TPPO asal Singkawang dipaksa melakukan penipuan lintas Asia
Rieke meyakini dukungan dari Komnas HAM sangat berarti dalam memperkuat upaya pemerintah dalam memerangi TPPO.
Lebih lanjut, Anis Hidayah selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM mengatakan pihaknya akan mendorong penyelesaian kasus DA.
"Komnas HAM mendorong agar kasus DA bisa disegerakan untuk pemulangan, pemenuhan hak-haknya dan proses hukum yang berkeadilan, serta pemulihan untuk korban," ucap Anis.
Video Dede Aisah, yang mengaku dijual oleh agen penyalur ke Suriah senilai 12 ribu dolar AS, viral pada awal April 2023.
Mulanya, wanita asal Karawang, Jawa Barat itu dijanjikan bekerja di Turki dengan gaji 600 dolar AS per bulan. Namun, sesampainya di Istanbul, Turki, Dede Aisah justru dibawa ke Suriah.
"Majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini (Suriah) empat tahun, karena saya ini mahal, 12 ribu dolar," kata Dede sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto meminta warga di wilayah tersebut untuk lebih peka terhadap indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di lingkungannya.
"Tidak menutup kemungkinan bahwa TPPO bisa terjadi pada tetangga sekitar atau juga keluarga kita. TPPO bisa terjadi dimana saja," ungkap Uus dalam Peringatan Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2023 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Angke Tambora, Jakarta Barat, Minggu.
Ia menyebutkan sosialisasi dari pemerintah atau pihak-pihak terkait akan menjadi sia-sia jika kampanye anti TPPO tidak dilakukan secara massal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Kalau hanya jajaran aparat yang mengingatkan atau melakukan sosialisasi itu saya pikir tidak akan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana gerakan anti TPPO ini bisa masif dan melibatkan semua elemen masyarakat," ungkap Uus.
Ia menyebutkan bahwa wilayah sekitar Kalijodo ke arah perbatasan dengan Jakarta Utara adalah wilayah permukiman yang padat.
"Kita tahu wilayah Kecamatan Tambora, Kecamatan Tamansari, hingga perbatasan Kecamatan Penjaringan adalah wilayah yang padat penduduk yang kemudian rawan terjadi TPPO," ungkap dia.
Dengan demikian, lanjut dia, gerakan ini harus massal dan masif agar TPPO bisa dicegah bersama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima enam laporan TPPO. Salah satunya diterima Jakarta Barat (Jakbar).Baca berita selengkapnya: Warga diminta lebih peka terhadap indikasi TPPO
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023