Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Donatus Franseda mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang terus mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Upaya kita agar anggaran cepat terserap, ketika kontrak proyek sudah ditandatangani maka pelaksana proyek diharapkan mencairkan uang muka sekian puluh persen, itu boleh ada aturannya," kata Franseda di ruang kerjanya, Senin.
Ia menjelaskan, jika melihat anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang meminta dicairkan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Saat ini serapan anggaran APBD Ketapang sudah 55,91 persen per tanggal 25 Agustus 2023.
"BPKAD memantau penyerapan anggaran dari SP2D semua OPD yang dikeluarkan dan kita jadikan data penyerapan APBD. Memang jika berdasarkan besar anggaran 100 persen dibagi 12 bulan. Berarti pada Agustus harusnya berkisaran 70 persen," jelas Franseda.
"Tapi kalau eksekusi penyerapan anggaran di lapangan biasanya tidak begitu. Lantaran bermacam situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Jadi kita tidak bisa menekankan pada OPD tiap bulan harus sekian persen penyerapannya," lanjutnya.
Franseda menjelaskan, biasanya serapan anggaran melonjak naik pada September dan Oktober. Lantaran di OPD ada anggaran yang sifatnya fisik sehingga perlu proses mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan.
"Jadi ada tender, kontrak, pekerjaan fisik di lapangan dan lain sebagainya hingga proses pencairan. Pada proyek fisik ini ada juga pencairan secara bertahap. Tapi ada pelaksana mencairkannya ketika pekerjaan sudah selesai 100 persen," ungkap Franseda.
Ia menambahkan, terhadap OPD juga selalu diberikan informasi pergerakan penyerapan anggaran di tempat masing-masing. Sehingga kepala OPD bisa memonitor berapa serapan anggaran di tempatnya masing-masing.
"Kita tetap berharap percepatan penyerapan anggaran terus terjadi di tiap OPD secara baik. Sebab anggaran yang sudah disiapkan Pemerintah dan dialokasikan ke dalam belanja agar bisa menghasilkan sesuatu pembangunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Upaya kita agar anggaran cepat terserap, ketika kontrak proyek sudah ditandatangani maka pelaksana proyek diharapkan mencairkan uang muka sekian puluh persen, itu boleh ada aturannya," kata Franseda di ruang kerjanya, Senin.
Ia menjelaskan, jika melihat anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang meminta dicairkan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Saat ini serapan anggaran APBD Ketapang sudah 55,91 persen per tanggal 25 Agustus 2023.
"BPKAD memantau penyerapan anggaran dari SP2D semua OPD yang dikeluarkan dan kita jadikan data penyerapan APBD. Memang jika berdasarkan besar anggaran 100 persen dibagi 12 bulan. Berarti pada Agustus harusnya berkisaran 70 persen," jelas Franseda.
"Tapi kalau eksekusi penyerapan anggaran di lapangan biasanya tidak begitu. Lantaran bermacam situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Jadi kita tidak bisa menekankan pada OPD tiap bulan harus sekian persen penyerapannya," lanjutnya.
Franseda menjelaskan, biasanya serapan anggaran melonjak naik pada September dan Oktober. Lantaran di OPD ada anggaran yang sifatnya fisik sehingga perlu proses mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan.
"Jadi ada tender, kontrak, pekerjaan fisik di lapangan dan lain sebagainya hingga proses pencairan. Pada proyek fisik ini ada juga pencairan secara bertahap. Tapi ada pelaksana mencairkannya ketika pekerjaan sudah selesai 100 persen," ungkap Franseda.
Ia menambahkan, terhadap OPD juga selalu diberikan informasi pergerakan penyerapan anggaran di tempat masing-masing. Sehingga kepala OPD bisa memonitor berapa serapan anggaran di tempatnya masing-masing.
"Kita tetap berharap percepatan penyerapan anggaran terus terjadi di tiap OPD secara baik. Sebab anggaran yang sudah disiapkan Pemerintah dan dialokasikan ke dalam belanja agar bisa menghasilkan sesuatu pembangunan," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023