Wakil Wali (Wawali) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Bahasan memberikan paket bantuan untuk balita berupa susu dan telur di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai upaya mencegah dan menekan stunting.
"Perkembangan anak-anak sejak lahir terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak termasuk melalui bantuan, " katanya di Pontianak, Selasa.
Ia berharap para orang tua rutin melaporkan perkembangan anak-anak di Puskesmas terdekat sebagai bahan evaluasi ke depan.
Sebagai contoh, kata dia, di awal 2023, masih terdapat 210 anak yang mengalami stunting di Kota Pontianak. Namun pada Agustus mengalami penurunan sebanyak 48 anak. Angka ini akan terus berkurang seiring laporan yang rutin dari warga.
Pola asuh dan asupan gizi memerlukan konsultasi dokter ataupun bidan yang bertugas di Puskesmas.
“Ini adalah upaya kami berarti tidak sia-sia, dan ditentukan dukungan ibu-ibu. Tanpa semangat ibu-ibu, bayi balita akan terhambat untuk bebas stunting,” sebutnya.
Di hadapan masyarakat, Bahasan ingin orang tua tidak takut menyampaikan keluh kesah terkait penanganan stunting di tingkat keluarga.
Seandainya tidak digubris pada tingkat RT, RW dan lurah, ia meminta mereka langsung menyampaikannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kami sangat serius dalam penanganan stunting. Rata-rata yang mengalami stunting datang dari perekonomian menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu mencapai zero stunting.
“Kami juga mengajak ibu-ibu, sampaikan kepada tetangga, langkah pertama menurunkan stunting adalah dengan membina calon pengantin yang hendak menikah. Mereka perlu dibekali dengan kesiapan mental dan fisik, supaya anak yang dikandung nanti berkualitas,” kata dia.
Menurut dia program BPJS Kesehatan secara gratis juga tengah berjalan lewat APBD. Kesempatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Ia menjelaskan masih ada warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal hal itu dinilainya amat penting, terlebih menjelang kelahiran sang anak. Ia berharap, khususnya bagi warga yang tidak mampu, untuk mendaftarkan segera kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.
“Pemkot melalui APBD menganggarkan untuk kepentingan BPJS gratis, artinya mohon ibu-ibu untuk mendaftarkan diri ke kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial,” demikian Bahasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Perkembangan anak-anak sejak lahir terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak termasuk melalui bantuan, " katanya di Pontianak, Selasa.
Ia berharap para orang tua rutin melaporkan perkembangan anak-anak di Puskesmas terdekat sebagai bahan evaluasi ke depan.
Sebagai contoh, kata dia, di awal 2023, masih terdapat 210 anak yang mengalami stunting di Kota Pontianak. Namun pada Agustus mengalami penurunan sebanyak 48 anak. Angka ini akan terus berkurang seiring laporan yang rutin dari warga.
Pola asuh dan asupan gizi memerlukan konsultasi dokter ataupun bidan yang bertugas di Puskesmas.
“Ini adalah upaya kami berarti tidak sia-sia, dan ditentukan dukungan ibu-ibu. Tanpa semangat ibu-ibu, bayi balita akan terhambat untuk bebas stunting,” sebutnya.
Di hadapan masyarakat, Bahasan ingin orang tua tidak takut menyampaikan keluh kesah terkait penanganan stunting di tingkat keluarga.
Seandainya tidak digubris pada tingkat RT, RW dan lurah, ia meminta mereka langsung menyampaikannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kami sangat serius dalam penanganan stunting. Rata-rata yang mengalami stunting datang dari perekonomian menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu mencapai zero stunting.
“Kami juga mengajak ibu-ibu, sampaikan kepada tetangga, langkah pertama menurunkan stunting adalah dengan membina calon pengantin yang hendak menikah. Mereka perlu dibekali dengan kesiapan mental dan fisik, supaya anak yang dikandung nanti berkualitas,” kata dia.
Menurut dia program BPJS Kesehatan secara gratis juga tengah berjalan lewat APBD. Kesempatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Ia menjelaskan masih ada warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal hal itu dinilainya amat penting, terlebih menjelang kelahiran sang anak. Ia berharap, khususnya bagi warga yang tidak mampu, untuk mendaftarkan segera kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.
“Pemkot melalui APBD menganggarkan untuk kepentingan BPJS gratis, artinya mohon ibu-ibu untuk mendaftarkan diri ke kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial,” demikian Bahasan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023