Dewan Pers mengajak media dan jurnalis di Kalimantan untuk berkomitmen mewujudkan iklim pers yang damai dan kondusif dengan bersama-sama mencegah peredaran hoaks untuk mendukung suksesnya kegiatan dan tahapan Pemilu 2024.
"Peran media dalam memberikan informasi yang proporsional tentang pemilu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat," kata anggota Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi dalam lokakarya (workshop) yang dihadiri sejumlah perwakilan media di Pontianak, Rabu.
Dalam lokakarya yang juga dihadiri Komisioner KPU Kalbar Heru Hermansyah, Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza, Ketua KPID Kalbar Deddy Malik dan Sekretaris AMSI Kalbar Muhlis Suhairi, ia menjelaskan media yang memberikan informasi yang akurat dan berimbang dapat berperan serta dalam mengawasi tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu, termasuk peserta Pemilu.
"Tanggung jawab media massa sangat penting mengawal demokrasi di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak komitmen bersama dari jurnalis dan media yang ada di Kalbar untuk bersama-sama mengawal terlaksananya Pemilu yang baik," tuturnya.
Menurutnya, lokakarya yang digelar di 34 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kemerdekaan pers.
"Media massa memainkan peran penting dan merupakan instrumen penting dalam menghalau maraknya berita hoaks dan juga perihal kegaduhan pemilu," katanya.
Dalam penyampaiannya, Komisioner KPU Kalbar, Heru Hermansyah mengatakan, banyaknya beredar informasi hoaks saat Pemilu menjadi momok bagi pesta demokrasi di Indonesia.
"Kita berkaca pada Pemilu 2019 di mana pelaksanaan Pemilu tidak hanya menyebabkan korban jiwa di mana banyak jajaran KPU yang meninggal dunia akibat panjangnya proses Pemilu yang dilaksanakan, namun juga menimbulkan korban baik bagi masyarakat maupun peserta Pemilu," tuturnya.
Dia mencontohkan di Kalbar sempat beredar informasi hoaks yang menyebutkan ada dua kontainer kertas suara Pilpres yang sudah tercoblos, kemudian ada juga informasi hoaks yang beredar menyebutkan KPU Kalbar telah menetapkan pemenang Pilpres sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU, bahkan kerusuhan warga di Pontianak Timur yang menyebabkan pembakaran pos polisi dan satu korban luka tembak.
"Bisa kita lihat dampak negatif yang luar biasa dari informasi hoaks dan ini harus menjadi pelajaran kita bersama, agar bisa bersama-sama mencegah informasi hoaks tersebut agar tidak kembali terjadi di Kalbar pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, kerja sama dari kawan-kawan jurnalis dan media jelas sangat diperlukan, agar memberikan informasi yang berimbang dan baik kepada masyarakat," tuturnya.
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza menambahkan, hoaks menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi serius menjelang Pemilu 2024. Karena itu, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilu, pihaknya semakin intensif mengawasi akun peserta Pemilu.
"Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalbar untuk mengintensifkan tim khusus mereka yang memantau media sosial, karena harus kami akui dalam mengawasi media sosial tidak mudah karena ada banyak akun media sosial. Jika hanya mengawasi akun peserta pemilu, itu tidak begitu sulit," katanya.
Namun, pihak di luar peserta pemilu sulit diawasi karena jumlahnya banyak. Untuk itulah, Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar pengawasan lebih intensif. Namun, hingga sejauh ini belum ada hoaks di media sosial yang menimbulkan keresahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Peran media dalam memberikan informasi yang proporsional tentang pemilu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat," kata anggota Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi dalam lokakarya (workshop) yang dihadiri sejumlah perwakilan media di Pontianak, Rabu.
Dalam lokakarya yang juga dihadiri Komisioner KPU Kalbar Heru Hermansyah, Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza, Ketua KPID Kalbar Deddy Malik dan Sekretaris AMSI Kalbar Muhlis Suhairi, ia menjelaskan media yang memberikan informasi yang akurat dan berimbang dapat berperan serta dalam mengawasi tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu, termasuk peserta Pemilu.
"Tanggung jawab media massa sangat penting mengawal demokrasi di Indonesia. Untuk itu, kami mengajak komitmen bersama dari jurnalis dan media yang ada di Kalbar untuk bersama-sama mengawal terlaksananya Pemilu yang baik," tuturnya.
Menurutnya, lokakarya yang digelar di 34 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kemerdekaan pers.
"Media massa memainkan peran penting dan merupakan instrumen penting dalam menghalau maraknya berita hoaks dan juga perihal kegaduhan pemilu," katanya.
Dalam penyampaiannya, Komisioner KPU Kalbar, Heru Hermansyah mengatakan, banyaknya beredar informasi hoaks saat Pemilu menjadi momok bagi pesta demokrasi di Indonesia.
"Kita berkaca pada Pemilu 2019 di mana pelaksanaan Pemilu tidak hanya menyebabkan korban jiwa di mana banyak jajaran KPU yang meninggal dunia akibat panjangnya proses Pemilu yang dilaksanakan, namun juga menimbulkan korban baik bagi masyarakat maupun peserta Pemilu," tuturnya.
Dia mencontohkan di Kalbar sempat beredar informasi hoaks yang menyebutkan ada dua kontainer kertas suara Pilpres yang sudah tercoblos, kemudian ada juga informasi hoaks yang beredar menyebutkan KPU Kalbar telah menetapkan pemenang Pilpres sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU, bahkan kerusuhan warga di Pontianak Timur yang menyebabkan pembakaran pos polisi dan satu korban luka tembak.
"Bisa kita lihat dampak negatif yang luar biasa dari informasi hoaks dan ini harus menjadi pelajaran kita bersama, agar bisa bersama-sama mencegah informasi hoaks tersebut agar tidak kembali terjadi di Kalbar pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, kerja sama dari kawan-kawan jurnalis dan media jelas sangat diperlukan, agar memberikan informasi yang berimbang dan baik kepada masyarakat," tuturnya.
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza menambahkan, hoaks menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi serius menjelang Pemilu 2024. Karena itu, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilu, pihaknya semakin intensif mengawasi akun peserta Pemilu.
"Selain itu, kami juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalbar untuk mengintensifkan tim khusus mereka yang memantau media sosial, karena harus kami akui dalam mengawasi media sosial tidak mudah karena ada banyak akun media sosial. Jika hanya mengawasi akun peserta pemilu, itu tidak begitu sulit," katanya.
Namun, pihak di luar peserta pemilu sulit diawasi karena jumlahnya banyak. Untuk itulah, Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar pengawasan lebih intensif. Namun, hingga sejauh ini belum ada hoaks di media sosial yang menimbulkan keresahan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023