Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis meminta para kepala desa (kades) setempat bisa menggali potensi desa yang dimiliki masing – masing guna meraih kemajuan daerah.
“Terbaru ada 36 kades yang dilantik hasil atau Pilkades serentak 6 Juli 2023. Kades juga diminta selain mampu menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pembangunan di desa juga harus mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat.
Ia juga minta para kades mampu sinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan.
“Selain itu sinergi diperlukan untuk menciptakan keadilan antara wilayah tingkat desa,”papar dia.
Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan di desa, ada beberapa hal yang ditekankannya, yakni desa harus bisa mengamankan, mengelola dan menginventarisasi Barang Milik Desa (aset) dengan baik, seperti BUMDES dan BUMDESMA yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa.
Kemudian, dalam melaksanakan program pembangunan baik berasal dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT0, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“BLT, ADD dan DD, bantuan keuangan harus dengan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LPM, Kepala Dusun, RT dan komponen masyarakat lainnya. Kemudian setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan, harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan," kata dia.
Tidak kalah penting menurutnya, setiap desa harus memiliki Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai pedoman yang memuat siklus desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penataan dan evaluasi keuangan desa.
"Kades juga harus berorientasi pada pengabdian, utamakan kepentingan masyarakat dan melayani," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Terbaru ada 36 kades yang dilantik hasil atau Pilkades serentak 6 Juli 2023. Kades juga diminta selain mampu menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pembangunan di desa juga harus mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat.
Ia juga minta para kades mampu sinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan.
“Selain itu sinergi diperlukan untuk menciptakan keadilan antara wilayah tingkat desa,”papar dia.
Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan di desa, ada beberapa hal yang ditekankannya, yakni desa harus bisa mengamankan, mengelola dan menginventarisasi Barang Milik Desa (aset) dengan baik, seperti BUMDES dan BUMDESMA yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa.
Kemudian, dalam melaksanakan program pembangunan baik berasal dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT0, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“BLT, ADD dan DD, bantuan keuangan harus dengan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LPM, Kepala Dusun, RT dan komponen masyarakat lainnya. Kemudian setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan, harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan," kata dia.
Tidak kalah penting menurutnya, setiap desa harus memiliki Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai pedoman yang memuat siklus desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penataan dan evaluasi keuangan desa.
"Kades juga harus berorientasi pada pengabdian, utamakan kepentingan masyarakat dan melayani," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023