Hari pertama kerja, Penjabat Bupati Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Romi Wijaya menyoroti rendahnya serapan anggaran 2023.
“Serapan anggaran PUPR Kayong Utara hanya berkisar 17 persen. Sampai saat ini, saya belum menerima informasi secara utuh serapan anggaran terutama di Dinas PUPR. Penyampaian harus berbasis informasi dan data,” kata Romi Wijaya saat memimpin coffee morning perdana di Pendopo Bupati, Senin.
Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga berdampak kepada serapan anggaran, terutama perubahan regulasi yang sering terjadi.
Misalnya, perubahan regulasi yang tidak direspon dengan baik sehingga ada keterlambatan, kedua, keterlambatan petunjuk teknis, selanjutnya terkait budaya kerja yang perlu diubah, seperti pelaksanaan tahapan – tahapan.
“Di awal tahun kita cukup santai tapi sibuk akhir tahun, ini yang perlu diubah,” kata dia.
Saat disinggung isu pelantikan juga menjadi faktor penyebab banyak kegiatan pekerjaan pemerintahan yang molor, Romi tidak dapat memastikan, apakah isu pelantikan maupun roling pejabat mempengaruhi serapan anggaran tersebut.
Namun diakuinya, dampak psikologis kepada pejabat tersebut tentu ada sehingga membuat para pejabat yang diisukan akan dilantik atau bergeser ke tempat baru akan menahan kegiatan tersebut, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintah dan berimbas kepada serapan anggaran.
“Mungkin juga ada benarnya, mungkin juga tidak. Tapi memang ada dampak psikologis pejabat yang diisukan mutasi, padahal itu bisa saja tidak benar atau hoax,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Budi Utomo memberikan penjelasan terkait serapan anggaran di bulan Agustus yang hanya mencapai 17 persen.
“Realisasi 17 persen itu berdasarkan rapat terakhir bulan Agustus. Namun per September 2023 berdasarkan SPM yang telah dibayarkan, serapan kita 38,20 persen," jawab Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Serapan anggaran PUPR Kayong Utara hanya berkisar 17 persen. Sampai saat ini, saya belum menerima informasi secara utuh serapan anggaran terutama di Dinas PUPR. Penyampaian harus berbasis informasi dan data,” kata Romi Wijaya saat memimpin coffee morning perdana di Pendopo Bupati, Senin.
Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga berdampak kepada serapan anggaran, terutama perubahan regulasi yang sering terjadi.
Misalnya, perubahan regulasi yang tidak direspon dengan baik sehingga ada keterlambatan, kedua, keterlambatan petunjuk teknis, selanjutnya terkait budaya kerja yang perlu diubah, seperti pelaksanaan tahapan – tahapan.
“Di awal tahun kita cukup santai tapi sibuk akhir tahun, ini yang perlu diubah,” kata dia.
Saat disinggung isu pelantikan juga menjadi faktor penyebab banyak kegiatan pekerjaan pemerintahan yang molor, Romi tidak dapat memastikan, apakah isu pelantikan maupun roling pejabat mempengaruhi serapan anggaran tersebut.
Namun diakuinya, dampak psikologis kepada pejabat tersebut tentu ada sehingga membuat para pejabat yang diisukan akan dilantik atau bergeser ke tempat baru akan menahan kegiatan tersebut, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintah dan berimbas kepada serapan anggaran.
“Mungkin juga ada benarnya, mungkin juga tidak. Tapi memang ada dampak psikologis pejabat yang diisukan mutasi, padahal itu bisa saja tidak benar atau hoax,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Budi Utomo memberikan penjelasan terkait serapan anggaran di bulan Agustus yang hanya mencapai 17 persen.
“Realisasi 17 persen itu berdasarkan rapat terakhir bulan Agustus. Namun per September 2023 berdasarkan SPM yang telah dibayarkan, serapan kita 38,20 persen," jawab Budi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023