Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dan APBD benar-benar untuk merealisasikan program pembangunan daripada terlalu banyak dialokasikan ke dinas-dinas.
Jokowi menegaskan alokasi anggaran yang disebar ke dinas-dinas terkait tidak akan menghasilkan program pembangunan yang konkret.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sedikit-sedikit, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban jika ada kenaikan APBD.
Oleh karena itu, dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten maupun penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," tegasnya.
Jokowi mengatakan dia paham betul soal alokasi anggaran, mengingat pengalamannya sebagai birokrat mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
"Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mencatat realisasi belanja APBN pada Agustus 2023 di Kapuas Hulu mencapai Rp1,08 triliun atau 61,9 persen dari pagu dana kurang lebih sebesar Rp 1,8 triliun.
"Realisasi belanja APBN di Kapuas Hulu lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional yaitu 58,1 persen," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Disampaikan Winarno, realisasi belanja APBN sebesar Rp1,08 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat kementerian dan lembaga yang ada di Kapuas Hulu sebesar Rp166, 19 miliar atau 63,3 persen dari lagu Rp262, 52 miliar, transfer daerah mencapai Rp921, 62 miliar atau 61,65 persen dari lagu Rp1, 49 triliun.
Menurut dia, capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 66,55 persen, kemudian belanja barang sebesar 61,27 persen dan belanja modal sampai dengan Agustus 2023 baru diserap 56,61 persen.
"Ada empat satuan kerja yang realisasi belanja pegawainya sudah di atas target triwulan III yaitu 75 persen sisanya 12 satuan kerja (satker) realisasinya masih di bawah itu," jelas Winarno.
Untuk belanja barang terdapat tiga Satker yang realisasinya di atas target triwulan III Tahun 2023 yaitu 75 persen, sedangkan, 26 Satker lainnya masih di bawah 75 persen.Baca berita selengkapnya: Belanja APBN di Kapuas Hulu pada Agustus capai Rp1,08 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Jokowi menegaskan alokasi anggaran yang disebar ke dinas-dinas terkait tidak akan menghasilkan program pembangunan yang konkret.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sedikit-sedikit, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban jika ada kenaikan APBD.
Oleh karena itu, dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten maupun penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," tegasnya.
Jokowi mengatakan dia paham betul soal alokasi anggaran, mengingat pengalamannya sebagai birokrat mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
"Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mencatat realisasi belanja APBN pada Agustus 2023 di Kapuas Hulu mencapai Rp1,08 triliun atau 61,9 persen dari pagu dana kurang lebih sebesar Rp 1,8 triliun.
"Realisasi belanja APBN di Kapuas Hulu lebih tinggi dari rata-rata realisasi nasional yaitu 58,1 persen," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Disampaikan Winarno, realisasi belanja APBN sebesar Rp1,08 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat kementerian dan lembaga yang ada di Kapuas Hulu sebesar Rp166, 19 miliar atau 63,3 persen dari lagu Rp262, 52 miliar, transfer daerah mencapai Rp921, 62 miliar atau 61,65 persen dari lagu Rp1, 49 triliun.
Menurut dia, capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 66,55 persen, kemudian belanja barang sebesar 61,27 persen dan belanja modal sampai dengan Agustus 2023 baru diserap 56,61 persen.
"Ada empat satuan kerja yang realisasi belanja pegawainya sudah di atas target triwulan III yaitu 75 persen sisanya 12 satuan kerja (satker) realisasinya masih di bawah itu," jelas Winarno.
Untuk belanja barang terdapat tiga Satker yang realisasinya di atas target triwulan III Tahun 2023 yaitu 75 persen, sedangkan, 26 Satker lainnya masih di bawah 75 persen.Baca berita selengkapnya: Belanja APBN di Kapuas Hulu pada Agustus capai Rp1,08 triliun
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023