Komisi E DPRD Provinsi DKI menilai Provinsi DKI Jakarta memerlukan rumah sakit khusus untuk menangani stunting mengingat masih banyaknya kasus stunting di Ibu Kota.
"Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Jakarta, Minggu.
Karena itu, dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengkaji anggaran untuk pembangunan rumah sakit (RS) khusus stunting atau tengkes agar persoalan tersebut segera teratasi.
Merry menuturkan keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.
"Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus, soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Stephanie Oktavia meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah diberikan Kementerian Kesehatan.
“Bentuk PKMK ini apakah memang pemberian makan tambahan (PMT) tapi apakah memang diberikan terus sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyatakan, pihaknya siap untuk menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.
Ani juga menjelaskan, pihaknya sudah bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menekan angka stunting di Jakarta.
Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30 persen dari penyelesaian stunting
karena ada faktor lain. Salah satunya, akses masyarakat terhadap air bersih karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta tahun 2023 yang berjumlah 22 ribu kasus, 9.000 ribu di antaranya sudah dituntaskan.
"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23 ribu kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13 ribu kasus," kata Heru di Jakarta, Kamis (12/10).
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menilai kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD memiliki peran penting dalam menekan angka tengkes atau stunting di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
"Keterlibatan PPKBD dan Sub PPKBD dalam percepatan penurunan stunting bagian komitmen layanan kepada masyarakat. fokus kita di rakyat, bicara kebutuhan layanan harus diutamakan," ujar Nelson, di Tibawa, Sabtu (14/10).
Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menurunkan tengkes. Dalam rangka itu berbagai program percepatan penurunan tengkes dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur mulai tingkatan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan pemerintah desa hingga PKK dan PPKBD serta Sub PPKBD.
Karena itu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat melaksanakan kegiatan Program Bangga Kencana dirangkaikan dengan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka percepatan penurunan tengkes di Kecamatan Tibawa.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyampaikan rasa bangganya atas upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap komitmen bersama dalam percepatan penurunan tengkes.
Karena itu, dia berharap, agar peran PPKBD dan Sub PPKBD terus ditingkatkan. Terus menekan angka tengkes. Kalau bisa, sampai tidak ada lagi. Baca berita selengkapnya: PPKBD berperan turunkan angka tengkes
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Hingga saat ini tercatat sebanyak 39.793 anak masuk dalam kategori gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Jakarta, Minggu.
Karena itu, dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengkaji anggaran untuk pembangunan rumah sakit (RS) khusus stunting atau tengkes agar persoalan tersebut segera teratasi.
Merry menuturkan keberadaan rumah sakit khusus stunting diperlukan untuk merealisasikan salah satu program prioritas Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Yakni percepatan penurunan stunting di Jakarta.
"Kami minta dibuatkan kajian anggaran untuk pembangunan RSUD khusus, soalnya ini harus segera, untuk menangani stunting dan gizi buruk,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Stephanie Oktavia meminta Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) diberikan secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah diberikan Kementerian Kesehatan.
“Bentuk PKMK ini apakah memang pemberian makan tambahan (PMT) tapi apakah memang diberikan terus sampai gizinya membaik? RSUD harus serius menangani stunting,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyatakan, pihaknya siap untuk menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.
Ani juga menjelaskan, pihaknya sudah bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menekan angka stunting di Jakarta.
Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Dinkes itu secara intervensi spesifik sebetulnya hanya 30 persen dari penyelesaian stunting
karena ada faktor lain. Salah satunya, akses masyarakat terhadap air bersih karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita,” katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta tahun 2023 yang berjumlah 22 ribu kasus, 9.000 ribu di antaranya sudah dituntaskan.
"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23 ribu kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13 ribu kasus," kata Heru di Jakarta, Kamis (12/10).
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menilai kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD memiliki peran penting dalam menekan angka tengkes atau stunting di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
"Keterlibatan PPKBD dan Sub PPKBD dalam percepatan penurunan stunting bagian komitmen layanan kepada masyarakat. fokus kita di rakyat, bicara kebutuhan layanan harus diutamakan," ujar Nelson, di Tibawa, Sabtu (14/10).
Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menurunkan tengkes. Dalam rangka itu berbagai program percepatan penurunan tengkes dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur mulai tingkatan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan pemerintah desa hingga PKK dan PPKBD serta Sub PPKBD.
Karena itu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat melaksanakan kegiatan Program Bangga Kencana dirangkaikan dengan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka percepatan penurunan tengkes di Kecamatan Tibawa.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyampaikan rasa bangganya atas upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap komitmen bersama dalam percepatan penurunan tengkes.
Karena itu, dia berharap, agar peran PPKBD dan Sub PPKBD terus ditingkatkan. Terus menekan angka tengkes. Kalau bisa, sampai tidak ada lagi. Baca berita selengkapnya: PPKBD berperan turunkan angka tengkes
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023