Indonesia mendorong agar negara-negara di Asia dan Afrika untuk memangkas atau menyederhanakan birokrasi demi kemudahan berbisnis agar investor tertarik untuk berinvestasi.
“Negara di Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 ke-61 di Bali, Selasa (17/10/2023).
Dalam sesi panel diskusi dengan tema Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes, Cahyo menegaskan, negara anggota AALCO juga harus menyepakati hukum internasional yang sudah disepakati.
Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menggulirkan sejumlah kebijakan ataupun insentif. “Undang-Undang Cipta Kerja ini yang termasuk memberikan kemudahan (investasi) dan memberikan peluang investasi yang lebih besar,” katanya.
Adapun pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Di antara stimulus tersebut, yakni tax holiday, tax allowance, fasilitas impor, dan super tax deduction.
Sementara dalam konteks Indonesia, Plt. Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang SWR mengatakan, berbagai regulasi dan aturan sudah dibuat untuk mendorong kemudahan berbisnis, termasuk agenda hilirisasi nasional agar bisa menyentuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami sudah membuat dua aturan yang memuat soal standarisasi, legalisasi, hingga sertifikasi produk UMKM. Ke depan bisa menjadi salah satu sektor yang menyukseskan agenda penanaman modal di Indonesia,” kata Danang.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan jika pengusaha dan pemerintah telah memiliki pandangan yang sama dalam menciptakan kemudahan berbisnis dan, saat ini berinvestasi di Indonesia mudah.
“Kalangan pengusaha dan juga pemerintah punya prinsip yang sama kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Negara Indonesia kini sudah sangat terbuka untuk investasi, saya merasa kita saat ini sudah memasuki era baru yaitu era welcome to investors,” tuturnya.
AALCO yang didirikan pada 1956 merupakan forum kerja sama internasional yang dapat membantu perkembangan 47 negara anggotanya dalam isu hukum. Lembaga ini telah membawa kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dalam penyelenggaraan Temu Tahunan ke-61 AALCO ini akan digelar, konferensi, pameran bisnis dan investasi, serta rangkaian sesi diskusi yang melibatkan kaum muda untuk membahas isu-isu seputar infrastruktur hukum dan dunia bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lewat forum ini, diharapkan bisa mempromosikan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia minta negara di Asia dan Afrika pangkas birokrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Negara di Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 ke-61 di Bali, Selasa (17/10/2023).
Dalam sesi panel diskusi dengan tema Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes, Cahyo menegaskan, negara anggota AALCO juga harus menyepakati hukum internasional yang sudah disepakati.
Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menggulirkan sejumlah kebijakan ataupun insentif. “Undang-Undang Cipta Kerja ini yang termasuk memberikan kemudahan (investasi) dan memberikan peluang investasi yang lebih besar,” katanya.
Adapun pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Di antara stimulus tersebut, yakni tax holiday, tax allowance, fasilitas impor, dan super tax deduction.
Sementara dalam konteks Indonesia, Plt. Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang SWR mengatakan, berbagai regulasi dan aturan sudah dibuat untuk mendorong kemudahan berbisnis, termasuk agenda hilirisasi nasional agar bisa menyentuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami sudah membuat dua aturan yang memuat soal standarisasi, legalisasi, hingga sertifikasi produk UMKM. Ke depan bisa menjadi salah satu sektor yang menyukseskan agenda penanaman modal di Indonesia,” kata Danang.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan jika pengusaha dan pemerintah telah memiliki pandangan yang sama dalam menciptakan kemudahan berbisnis dan, saat ini berinvestasi di Indonesia mudah.
“Kalangan pengusaha dan juga pemerintah punya prinsip yang sama kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Negara Indonesia kini sudah sangat terbuka untuk investasi, saya merasa kita saat ini sudah memasuki era baru yaitu era welcome to investors,” tuturnya.
AALCO yang didirikan pada 1956 merupakan forum kerja sama internasional yang dapat membantu perkembangan 47 negara anggotanya dalam isu hukum. Lembaga ini telah membawa kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kawasan Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dalam penyelenggaraan Temu Tahunan ke-61 AALCO ini akan digelar, konferensi, pameran bisnis dan investasi, serta rangkaian sesi diskusi yang melibatkan kaum muda untuk membahas isu-isu seputar infrastruktur hukum dan dunia bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lewat forum ini, diharapkan bisa mempromosikan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia minta negara di Asia dan Afrika pangkas birokrasi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023