Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah domestik di Sei Selayur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis.

"Sistem pengolahan air limbah ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, juga meningkatkan kualitas lingkungan," katanya pada acara peresmian yang disiarkan via daring oleh Sekretariat Presiden.

Presiden mengemukakan bahwa kehadiran sistem pengolahan air limbah domestik akan mengurangi pencemaran air di Sungai Musi.

"Kita tahu bahwa Sungai Musi sudah tercemar limbah, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat di sini, khususnya masyarakat di sekitar Sungai Musi," katanya.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Palembang dilakukan menggunakan dana Rp624 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rp24 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Rp690 miliar dari Pemerintah Australia.

"Saya harap proyek yang sekarang baru menjangkau 10 persen dari penduduk Kota Palembang ini nantinya bisa terus dilanjutkan sehingga Sungai Musi bersih, indah, dan masyarakat yang hidup di sekitarnya dapat semakin sehat dan aman beraktivitas," katanya.

Acara peresmian instalasi pengolahan air limbah domestik di Sei Selayur juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams serta pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Joko Widodo lanjutkan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi  menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar yang fokus pada sektor pertanian sehingga dapat berkembang dan nilai tukar petani meningkat.

"Kami melaporkan situasi terkini sektor pertanian di Sumbar kepada Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Mentawai. Beliau merespons sangat baik terkait hal ini," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu.
 
Dalam laporan kepada Presiden Jokowi itu, ia menyampaikan keseriusan Pemprov Sumbar di sektor pertanian, salah satunya dengan mengalokasikan APBD sebesar 10 persen dari total nilai APBD.
 
Gubernur Sumbar menyebutkan, fokus Pemprov Sumbar di sektor pertanian didasari fakta bahwa 57 persen warga Sumbar bergantung pada sektor tersebut.

Adapun salah satu hasil yang telah dituai atas fokus pengelolaan sektor tersebut, di antaranya adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani Sumbar, yang sangat dipengaruhi oleh pengelolaan Perhutanan Sosial oleh masyarakat.Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi Sumbar fokus di sektor pertanian


 

Pewarta: Andi Firdaus

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023