India melalui Organisasi Dana Penduduk Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI melalui kerja sama Selatan-Selatan, mempelajari penggunaan kontrasepsi atau KB jangka panjang (IUD dan implan).

"Kami ada di sini dalam kunjungan kerja sama Selatan-Selatan ini, untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana layanan KB jangka panjang, khususnya implan ini dikelola, bagaimana jaminan kualitas layanannya, termasuk sumber kontrasepsi ini apakah dibeli atau diproduksi di sini, dan bagaimana pengelolaannya," kata Programme Specialist-Sexual Reproductive Health and Rights UNFPA India Dr. Saswati Das di Jakarta, Senin.

Ia bersama delegasi dari India mengaku sangat senang dan bangga untuk berbagi dengan Indonesia tentang pelayanan KB ini, dan kerja sama ini juga telah berkontribusi menurunkan angka kebutuhan ber-KB di India serta angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR).

"Saat ini, menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2019 dan 2021, Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi telah berkurang dari 12 (tahun 2014-2015) menjadi sembilan (tahun 2019-2021). Jadi, ini adalah pencapaian luar biasa untuk program perencanaan keluarga, sedangkan angka kelahiran total di India saat ini sudah mencapai dua kelahiran per perempuan usia produktif," ujar dia.

Ia menegaskan, selama tiga hari ke depan India akan saling berbagi pengalaman dan mendengar wawasan berharga dari Indonesia, mengingat pencapaian tersebut sangat berarti bagi peningkatan kualitas penduduk di India, sehingga dirinya merasa bangga dapat berbagi dengan Indonesia.

Ia juga mengemukakan bahwa metode perencanaan yang paling disukai di India yakni sterilisasi wanita atau di Indonesia dikenal dengan tubektomi (mengikat saluran tuba falopi pada wanita agar sel telur yang keluar dari indung telur tidak bisa menemukan jalan menuju rahim).

"Ada peningkatan keinginan bagi perempuan di India untuk menunda kehamilan dan pernikahan demi mendapatkan pendidikan lebih tinggi, yang menandakan bahwa negara harus fokus pada kontrasepsi jangka panjang, di mana saat ini metode yang paling disukai adalah sterilisasi wanita. Ini merupakan salah satu komitmen perencanaan keluarga di India hingga tahun 2030 dan UNFPA mendukung hal itu," paparnya.

Ia melanjutkan, kunjungan ini adalah kali ketiga dalam seri kerja sama Selatan-Selatan India-Indonesia, dengan fokus pada mempelajari program KB implan yang ada di Indonesia.

"Kami ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Indonesia, khususnya tentang layanan dan pengelolaan implan, dan saya berharap pembelajaran bagi kita akan terus berlanjut ke depannya," kata Saswati.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan, Kerja sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan menyampaikan bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia dipengaruhi oleh tiga hal penting, pertama yakni komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah di seluruh tingkatan.

"Kedua, yakni pelayanan terpadu di tingkat desa melalui keterlibatan dan kontribusi berbagai sektor, serta ketiga, pembentukan BKKBN sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan program KB di Indonesia," kata Ukik.

Ia mengemukakan, kerja sama Selatan-Selatan ini merupakan ajang untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan antara India dengan Indonesia terkait dengan pengendalian dan peningkatan kualitas populasi.

"Ini adalah kegiatan bertukar pengalaman dan pengetahuan dari dua negara besar ini terkait pengendalian dan peningkatan kualitas populasi. India baru pertama kali impor KB implan, sehingga mereka membutuhkan informasi terkait penerapan KB implan di Indonesia," ucap Uki.

Ia berharap, melalui kerja sama Selatan-Selatan ini akan ada pertemuan, diskusi, atau pelatihan-pelatihan teknis teknologi KB implan antara Indonesia dan India, juga bagaimana penerapannya agar efektif di negara-negara dunia ketiga lainnya.

 

 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023