Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan admin website dinas (AWDI) untuk pengelolaan website organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tersebut.
"Website pemerintah sering menjadi target peretasan karena sistem keamanan website pemerintah cenderung lemah, ditambah lagi kurangnya pengetahuan, kemampuan hingga kesadaran ASN atas pentingnya keamanan siber. Untuk itu, kami saat ini telah mengembangkan AWDI ini untuk pengelolaan website dinas di Kalbar," kata Plh kepala dinas kominfo kalbar Marwan Siregar di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan sistem baru yang disebut ADWI yang dilatarbelakangi keresahan OPD terkait serangan hacker, malware, dan spam yg dilakukan terhadap website sebelumnya.
"AWDI dikembangkan menggunakan 'open source' dengan sistem keamanan yang telah dioptimalkan sehingga dapat mengurangi risiko," tuturnya.
Marwan Siregar menyampaikan pentingnya keamanan website pemerintah melalui jaringan yg aman karena masih banyak jaringan internet di lingkungan pemerintah digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya sehingga membuka ancaman-ancaman keamanan siber ke website pemerintah.
Ia juga berharap dengan sistem website yang terbaru ini isu isu dalam pengelolaan website pemerintah dapat diatasi seperti keamanan dari serangan hacker,malware dan spam, performa bisa diakses cepat dan lancar oleh pengguna, backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data, dan SDM yg memahami aplikasi/website.
"Sampai dengan saat ini peretasan pada website pemerintah masih terus terjadi. Peretas (hacker), memanfaatkan website pemerintah untuk mempromosikan judi online," katanya.
Lebih dari 10 website perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang dipasang halaman judi online. Peretasan website dilakukan pada kode sumber (source code) website yang tidak diupdate, sehingga ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas.
Untuk website perangkat daerah yang telah dipasang halaman judi online, maka halaman tersebut harus segera dihapus. Sebagai upaya penanganan awal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, menonaktifkan website perangkat daerah yang telah diretas untuk dibersihkan.
Marwan Siregar juga berharap seluruh perangkat menggunakan AWDI agar dapat lebih fokus untuk mengelola isi atau konten website.
"Untuk pengembangan dan pemeliharaan AWDI akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Website pemerintah sering menjadi target peretasan karena sistem keamanan website pemerintah cenderung lemah, ditambah lagi kurangnya pengetahuan, kemampuan hingga kesadaran ASN atas pentingnya keamanan siber. Untuk itu, kami saat ini telah mengembangkan AWDI ini untuk pengelolaan website dinas di Kalbar," kata Plh kepala dinas kominfo kalbar Marwan Siregar di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan sistem baru yang disebut ADWI yang dilatarbelakangi keresahan OPD terkait serangan hacker, malware, dan spam yg dilakukan terhadap website sebelumnya.
"AWDI dikembangkan menggunakan 'open source' dengan sistem keamanan yang telah dioptimalkan sehingga dapat mengurangi risiko," tuturnya.
Marwan Siregar menyampaikan pentingnya keamanan website pemerintah melalui jaringan yg aman karena masih banyak jaringan internet di lingkungan pemerintah digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya sehingga membuka ancaman-ancaman keamanan siber ke website pemerintah.
Ia juga berharap dengan sistem website yang terbaru ini isu isu dalam pengelolaan website pemerintah dapat diatasi seperti keamanan dari serangan hacker,malware dan spam, performa bisa diakses cepat dan lancar oleh pengguna, backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data, dan SDM yg memahami aplikasi/website.
"Sampai dengan saat ini peretasan pada website pemerintah masih terus terjadi. Peretas (hacker), memanfaatkan website pemerintah untuk mempromosikan judi online," katanya.
Lebih dari 10 website perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang dipasang halaman judi online. Peretasan website dilakukan pada kode sumber (source code) website yang tidak diupdate, sehingga ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas.
Untuk website perangkat daerah yang telah dipasang halaman judi online, maka halaman tersebut harus segera dihapus. Sebagai upaya penanganan awal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, menonaktifkan website perangkat daerah yang telah diretas untuk dibersihkan.
Marwan Siregar juga berharap seluruh perangkat menggunakan AWDI agar dapat lebih fokus untuk mengelola isi atau konten website.
"Untuk pengembangan dan pemeliharaan AWDI akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023