Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat menandatangani kerja sama dengan tiga lembaga perguruan tinggi yakni Universitas OSO Pontianak, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (STIKES YARSI) Pontianak dan Politkenik Negeri Ketapang untuk percepatan perubahan elemen data pendidikan mahasiswa.
Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya dalam kesempatan tersebut menyebutkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan sektor publik dan pembangunan sektor lain.
“Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan melihat kondisi kependudukan suatu wilayah yang dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran serta penegakan hukum suatu wilayah, sehingga sangat penting Pemda harus memiliki data kependudukan sesuai kondisi nyata di lapangan, " kata Romi Wijaya. Rabu
Menurutnya, saat ini data kependudukan telah dikelola dalam database Kementerian Dalam Negeri yang sistematik, terstruktur dan terintegrasi, dengan demikian pemanfaatannya kini kian mudah dan sistematis sehingga memudahkan akses data dalam rangka melayani masyarakat.
“Selaras dengan hal tersebut, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. pelaksanaan pelayanan publik pun dituntut untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu menyederhanakan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," katanya.
Salah satu upaya itu menurutnya seperti melakukan transformasi digital dari pelayanan offline ke pelayanan online dengan menciptakan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis website yang disebut Sistem Informasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Kayong Utara (SIDATOKKU).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Pj Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya dalam kesempatan tersebut menyebutkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan sektor publik dan pembangunan sektor lain.
“Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan melihat kondisi kependudukan suatu wilayah yang dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran serta penegakan hukum suatu wilayah, sehingga sangat penting Pemda harus memiliki data kependudukan sesuai kondisi nyata di lapangan, " kata Romi Wijaya. Rabu
Menurutnya, saat ini data kependudukan telah dikelola dalam database Kementerian Dalam Negeri yang sistematik, terstruktur dan terintegrasi, dengan demikian pemanfaatannya kini kian mudah dan sistematis sehingga memudahkan akses data dalam rangka melayani masyarakat.
“Selaras dengan hal tersebut, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. pelaksanaan pelayanan publik pun dituntut untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang mampu menyederhanakan dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," katanya.
Salah satu upaya itu menurutnya seperti melakukan transformasi digital dari pelayanan offline ke pelayanan online dengan menciptakan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis website yang disebut Sistem Informasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Kayong Utara (SIDATOKKU).
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023