Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro, berharap angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 lebih tinggi dari pemilu sebelumnya, dan lebih demokratis serta bermartabat.
"Untuk itu, kita harapkan setiap kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mengedepankan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Dalam hal ini, KPU dan Polres Singkawnag serta pihak lainnya diharapkan bisa terus bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang lebih baik," kata Pj Wali Kota Singkawang Sumastro di Singkawang, Minggu.
Sumastro menjelaskan, dalam Pilgub Kalbar 2018, partisipasi pemilih Singkawang sebesar 62 persen. Di Pilwako Singkawang pada 2017 lalu, partisipasinya hanya mencapai 59 persen.
Kemudian, pada Pemilu 2019, meningkat menjadi 72,6 persen sehingga dirinya berharap hal tersebut kembali meningkat pada Pemilu 2024 mendatang.
"Saya sangat berharap, Pemilu 2024 ini keikutsertaan masyarakat jauh lebih tinggi dari pemilu sebelumnya, dan tentu lebih demokratis serta bermartabat. Jika ada kendala, kita harus mengedepankan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dari seluruh pihak," tuturnya.
Menurutnya, sejak reformasi di tahun 1998, Indonesia sudah lima kali menyelenggarakan pemilu dengan sistem multi partai.
Untuk itu, Sumastro berpesan, pengalaman tersebut dijadikan pelajaran dalam membangun sebuah peradaban demokrasi agar demokrasi di Indonesia menjadi role model demokrasi dunia.
"Kita sudah lima kali menyelenggarakan pemilu, pengalaman ini sudah sepatutnya kita jadikan pelajaran untuk membangun peradaban demokrasi kita, agar demokrasi kita ini menjadi role model demokrasi di dunia," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Singkawang, Kharirul Abror menjelaskan, bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Resor Singkawang tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
"Kerja sama ini sangat kami butuhkan, demi mencegah terjadinya hal-hal yang terkait gangguan keamanan dan ketertiban pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Kota Singkawang , Khairul Abror.
Menurutnya, pemilu sebagai arena yang sah untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan, seringkali dijadikan oknum tertentu sebagai kesempatan untuk mengelompokkan masyarakat demi meraup suara.
"Hal itulah yang menjadi kekhawatiran pihak kami, yang ingin agar pemilu kali ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Khairul.
Baca juga: Bawaslu proses 33 laporan dugaan pelanggaran pemilu
Baca juga: Korps Marinir TNI AL konsisten menjaga netralitas pada Pemilu
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Untuk itu, kita harapkan setiap kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mengedepankan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Dalam hal ini, KPU dan Polres Singkawnag serta pihak lainnya diharapkan bisa terus bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang lebih baik," kata Pj Wali Kota Singkawang Sumastro di Singkawang, Minggu.
Sumastro menjelaskan, dalam Pilgub Kalbar 2018, partisipasi pemilih Singkawang sebesar 62 persen. Di Pilwako Singkawang pada 2017 lalu, partisipasinya hanya mencapai 59 persen.
Kemudian, pada Pemilu 2019, meningkat menjadi 72,6 persen sehingga dirinya berharap hal tersebut kembali meningkat pada Pemilu 2024 mendatang.
"Saya sangat berharap, Pemilu 2024 ini keikutsertaan masyarakat jauh lebih tinggi dari pemilu sebelumnya, dan tentu lebih demokratis serta bermartabat. Jika ada kendala, kita harus mengedepankan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dari seluruh pihak," tuturnya.
Menurutnya, sejak reformasi di tahun 1998, Indonesia sudah lima kali menyelenggarakan pemilu dengan sistem multi partai.
Untuk itu, Sumastro berpesan, pengalaman tersebut dijadikan pelajaran dalam membangun sebuah peradaban demokrasi agar demokrasi di Indonesia menjadi role model demokrasi dunia.
"Kita sudah lima kali menyelenggarakan pemilu, pengalaman ini sudah sepatutnya kita jadikan pelajaran untuk membangun peradaban demokrasi kita, agar demokrasi kita ini menjadi role model demokrasi di dunia," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Singkawang, Kharirul Abror menjelaskan, bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Resor Singkawang tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
"Kerja sama ini sangat kami butuhkan, demi mencegah terjadinya hal-hal yang terkait gangguan keamanan dan ketertiban pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Kota Singkawang , Khairul Abror.
Menurutnya, pemilu sebagai arena yang sah untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan, seringkali dijadikan oknum tertentu sebagai kesempatan untuk mengelompokkan masyarakat demi meraup suara.
"Hal itulah yang menjadi kekhawatiran pihak kami, yang ingin agar pemilu kali ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," kata Khairul.
Baca juga: Bawaslu proses 33 laporan dugaan pelanggaran pemilu
Baca juga: Korps Marinir TNI AL konsisten menjaga netralitas pada Pemilu
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023