Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian memanggil seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk membahas rencana pelaksanaan program prioritas untuk tahun 2024. Penurunan angka stunting dan menjaga stabilitas inflasi menjadi perhatian pihaknya.
“Kita bertemu untuk berkenalan sekaligus membahas pelaksanaan program yang telah disusun. Yang ditekankan, sesuai amanat Presiden lewat Pj Gubernur adalah (penurunan) stunting dan menekan inflasi,” terang Ani, usai rapat koordinasi di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Abdurrahman Saleh, Selasa (26/12/2023).
Menghadapi pemilihan umum (pemilu), dirinya menegaskan netralitas ASN. Terdapat sanksi yang disiapkan kepada ASN yang menunjukan keberpihakan, baik disengaja ataupun tidak.
“ASN punya hak pilih, tapi cukup secara pribadi, bukan untuk disampaikan,” paparnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Pontianak tinjau Misa malam Natal
Persoalan selanjutnya yang menjadi topik pembahasan adalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkot Pontianak masih menggunakan jasa tenaga kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Pemerintah pusat memberikan batas akhir bagi pelaksanaan tenaga kontrak dan semisal harus ditiadakan sebelum bulan Desember, tahun depan.
“Perlu dibahas kelanjutan perekrutan PPPK,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, jajaran ASN di lingkungan Pemkot Pontianak siap mendukung setiap kebijakan Pj Wali Kota. Ia yakin jika Pj Walu Kota mampu menyelesaikan persoalan lapangan Kota Pontianak, khususnya inflasi.
“Kita ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak yang selalu memonitor harga pasar dengan turun ke lapangan,” imbuhnya.
Mulyadi menyampaikan, program yang dilaksanakan untuk tahun 2024 sudah disusun di tahun 2023 ini.
“Kami mendukung arahan Pj Wako,” tutupnya.
Baca juga: Harisson lantik Ani Sofian jadi Pj Wali Kota Pontianak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Kita bertemu untuk berkenalan sekaligus membahas pelaksanaan program yang telah disusun. Yang ditekankan, sesuai amanat Presiden lewat Pj Gubernur adalah (penurunan) stunting dan menekan inflasi,” terang Ani, usai rapat koordinasi di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Abdurrahman Saleh, Selasa (26/12/2023).
Menghadapi pemilihan umum (pemilu), dirinya menegaskan netralitas ASN. Terdapat sanksi yang disiapkan kepada ASN yang menunjukan keberpihakan, baik disengaja ataupun tidak.
“ASN punya hak pilih, tapi cukup secara pribadi, bukan untuk disampaikan,” paparnya.
Baca juga: Pj Wali Kota Pontianak tinjau Misa malam Natal
Persoalan selanjutnya yang menjadi topik pembahasan adalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkot Pontianak masih menggunakan jasa tenaga kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Pemerintah pusat memberikan batas akhir bagi pelaksanaan tenaga kontrak dan semisal harus ditiadakan sebelum bulan Desember, tahun depan.
“Perlu dibahas kelanjutan perekrutan PPPK,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, jajaran ASN di lingkungan Pemkot Pontianak siap mendukung setiap kebijakan Pj Wali Kota. Ia yakin jika Pj Walu Kota mampu menyelesaikan persoalan lapangan Kota Pontianak, khususnya inflasi.
“Kita ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak yang selalu memonitor harga pasar dengan turun ke lapangan,” imbuhnya.
Mulyadi menyampaikan, program yang dilaksanakan untuk tahun 2024 sudah disusun di tahun 2023 ini.
“Kami mendukung arahan Pj Wako,” tutupnya.
Baca juga: Harisson lantik Ani Sofian jadi Pj Wali Kota Pontianak
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023