Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini sangat penting dilakukan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.
"Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu prosesnya adalah dengan adanya forum Musrenbang untuk merumuskan kepentingan bersama. Dengan keterbatasan anggaran, maka penyusunan Musrenbang ini harus mengacu pada skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Menurut Ani, sebagaimana arahan Presiden RI, ada tiga prioritas utama untuk ditangani bersama, yakni percepatan penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.
Meskipun Indonesia sudah memasuki bonus demografi, tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat penderita stunting. Persoalan stunting ini harus dientaskan agar seluruh SDM di Indonesia mempunyai daya saing dalam rangka mengisi dan menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini sudah berupaya optimal dalam rangka menurunkan stunting, tidak hanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi vertikal, tetapi juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Dan yang terpenting adalah menanamkan kesadaran penduduk untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya lagi, yang menjadi persoalan bersama adalah masih tingginya angka kemiskinan ekstrem.
Target pemerintah pusat untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini adalah pada tahun 2024. Artinya, masih ada waktu lebih kurang 11 bulan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak.
Oleh sebab itu, persoalan ini menjadi kerja bersama yang harus dilakukan karena tidak mungkin pemerintah akan mampu mengentaskan angka kemiskinan tanpa adanya peran serta seluruh masyarakat Kota Pontianak.
Terkait dengan inflasi, ia mengatakan terjadinya inflasi dikarenakan tingginya harga bahan pokok, sementara pendapatan masyarakat terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi antara lain melakukan intervensi atau penanganan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Pemkot Pontianak sudah mengimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan belanja bijak.
Ani menerangkan, Pemkot Pontianak juga berusaha mensosialisasikan setiap kenaikan harga kepada masyarakat Kota Pontianak. Di samping itu pula pihaknya menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok yang dibutuhkan.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak adalah menyediakan bibit tanaman seperti cabai, sayur-sayuran dan lainnya. Misalnya ada masyarakat yang ingin menanam cabai di pekarangannya, bisa mengajukan bantuan bibit melalui kelurahan untuk diusulkan ke Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
“Dengan dikoordinir RT dan lurah sehingga bantuan bibit ini tepat sasaran,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu prosesnya adalah dengan adanya forum Musrenbang untuk merumuskan kepentingan bersama. Dengan keterbatasan anggaran, maka penyusunan Musrenbang ini harus mengacu pada skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Menurut Ani, sebagaimana arahan Presiden RI, ada tiga prioritas utama untuk ditangani bersama, yakni percepatan penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.
Meskipun Indonesia sudah memasuki bonus demografi, tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat penderita stunting. Persoalan stunting ini harus dientaskan agar seluruh SDM di Indonesia mempunyai daya saing dalam rangka mengisi dan menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini sudah berupaya optimal dalam rangka menurunkan stunting, tidak hanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi vertikal, tetapi juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Dan yang terpenting adalah menanamkan kesadaran penduduk untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya lagi, yang menjadi persoalan bersama adalah masih tingginya angka kemiskinan ekstrem.
Target pemerintah pusat untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem ini adalah pada tahun 2024. Artinya, masih ada waktu lebih kurang 11 bulan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak.
Oleh sebab itu, persoalan ini menjadi kerja bersama yang harus dilakukan karena tidak mungkin pemerintah akan mampu mengentaskan angka kemiskinan tanpa adanya peran serta seluruh masyarakat Kota Pontianak.
Terkait dengan inflasi, ia mengatakan terjadinya inflasi dikarenakan tingginya harga bahan pokok, sementara pendapatan masyarakat terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi antara lain melakukan intervensi atau penanganan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Pemkot Pontianak sudah mengimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan belanja bijak.
Ani menerangkan, Pemkot Pontianak juga berusaha mensosialisasikan setiap kenaikan harga kepada masyarakat Kota Pontianak. Di samping itu pula pihaknya menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok yang dibutuhkan.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak adalah menyediakan bibit tanaman seperti cabai, sayur-sayuran dan lainnya. Misalnya ada masyarakat yang ingin menanam cabai di pekarangannya, bisa mengajukan bantuan bibit melalui kelurahan untuk diusulkan ke Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
“Dengan dikoordinir RT dan lurah sehingga bantuan bibit ini tepat sasaran,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024