Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menyambut baik program BNNP membentuk unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat sebagai upaya menanggulangi masalah narkotika.
"Pencegahan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu prioritas Pemkab Kotim," katanya di Sampit, Kalimantan Tengah, Senin.
Hingga kini di Kotim belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang berada di bawah kewenangan BNN maupun BNNP sebagai unit penanggulangan narkotika di wilayah setempat sehingga dia memandang perlu pembentukan unit IBM.
IBM merupakan intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
Tujuannya bagi masyarakat adalah memberi intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan, serta risiko rendah ringan atau membutuhkan layanan bina lanjut dalam konteks rehabilitasi.
Irawati menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengupayakan BNNK bisa segera terbentuk di Kotim. Pada tahun lalu dia dan jajaran juga sudah berkunjung ke BNN dan Kemenpan RB selaku leading sector, namun masih moratorium.
"Pembentukan BNNK di Kotim mendapat dukungan dari BNN. Akan tetapi, hal tersebut terkendala moratorium pembentukan BNNK yang masih diberlakukan oleh Kemenpan RB," ujarnya.
Disebutkan bahwa moratorium ini lantaran ada beberapa BNNK di daerah lain yang sudah dibentuk, namun tidak sesuai dengan harapan, ada yang terkendala status lahan hingga biaya sewa bangunan.
Meski begitu, Kemenpan RB memberikan dua pilihan untuk Pemkab Kotim, yakni Kotim bergabung dengan BNNK di kabupaten lain yang sudah terbentuk atau BNNK di kabupaten lain yang tidak mendapat dukungan pemerintah daerah setempat dipindahkan ke Kotim.
"Kami tidak ingin melakukan yang belum jelas. Kami ingin agar BNNK itu terbentuk sesuai dengan aturan. Maka dari itu, kami masih terus mengupayakan dibukanya moratorium itu di kementerian," demikian Irawati.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024