Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson mengajak seluruh pejabat sekretaris daerah di provinsi itu secara aktif membantu kepala daerah masing-masing dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Rakorwil Sekda se-Kalbar ini merupakan momen penting bagi kita sebagai penggerak utama roda pemerintahan di daerah untuk bersinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar, terutama dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting dan upaya pencegahannya," katanya pada kegiatan Rakorwil Forum Sekda se-Kalbar di Sanggau, Senin.
Ia menegaskan bahwa stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua masalah utama yang dihadapi Indonesia, termasuk Kalimantan Barat saat ini. Menurut dia, stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi.
"Masalah utama dari stunting adalah masalah ekonomi. Kemudian baru ketahanan pangan, tingkat pengetahuan, lalu kesehatan lingkungan yang masih buruk maka jadilah stunting," tuturnya.
Lebih lanjut, Harisson menjelaskan bahwa masalah stunting dan kemiskinan ekstrem saling terkait. "Kemiskinan ekstrem sudah pasti miskin dan ekstrem itu pengeluaran perkapita per orang kurang dari Rp 11.731 per hari. Jadi kalau pengeluaran per orang per hari kurang dari 11.000 rupiah, dia masuk kategori miskin ekstrem," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya penanganan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kalau stunting, tahun 2024 ini kira-kira Kalbar bisa turun menjadi 14 persen? Di Kota Pontianak, saya yakin. Di Sintang juga saya yakin. Kalau di kabupaten lain, kita benar-benar harus serius untuk bisa turun ke 14 persen," kata Harisson.
Harisson juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kalbar menjadi 0 pada tahun 2024 dan itu merupakan tantangan berat karena erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi di Kalbar adalah 4,46 persen, di bawah angka nasional 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi kita naik, tetapi karena larangan ekspor bahan mentah, hasil tambang kita mengalami penurunan," tambahnya.
Untuk itu, kata Harisson, peran strategis para sekretaris daerah sangatlah penting dalam menyatukan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Rakorwil Sekda se-Kalbar ini merupakan momen penting bagi kita sebagai penggerak utama roda pemerintahan di daerah untuk bersinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar, terutama dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting dan upaya pencegahannya," katanya pada kegiatan Rakorwil Forum Sekda se-Kalbar di Sanggau, Senin.
Ia menegaskan bahwa stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua masalah utama yang dihadapi Indonesia, termasuk Kalimantan Barat saat ini. Menurut dia, stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi.
"Masalah utama dari stunting adalah masalah ekonomi. Kemudian baru ketahanan pangan, tingkat pengetahuan, lalu kesehatan lingkungan yang masih buruk maka jadilah stunting," tuturnya.
Lebih lanjut, Harisson menjelaskan bahwa masalah stunting dan kemiskinan ekstrem saling terkait. "Kemiskinan ekstrem sudah pasti miskin dan ekstrem itu pengeluaran perkapita per orang kurang dari Rp 11.731 per hari. Jadi kalau pengeluaran per orang per hari kurang dari 11.000 rupiah, dia masuk kategori miskin ekstrem," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya penanganan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kalau stunting, tahun 2024 ini kira-kira Kalbar bisa turun menjadi 14 persen? Di Kota Pontianak, saya yakin. Di Sintang juga saya yakin. Kalau di kabupaten lain, kita benar-benar harus serius untuk bisa turun ke 14 persen," kata Harisson.
Harisson juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kalbar menjadi 0 pada tahun 2024 dan itu merupakan tantangan berat karena erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi di Kalbar adalah 4,46 persen, di bawah angka nasional 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi kita naik, tetapi karena larangan ekspor bahan mentah, hasil tambang kita mengalami penurunan," tambahnya.
Untuk itu, kata Harisson, peran strategis para sekretaris daerah sangatlah penting dalam menyatukan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024