Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengapresiasi kinerja SKPD dan lembaga vertikal yang ada di provinsi itu sehingga target pendapatan daerah Kalbar pada tahun 2023 lalu bisa terealisasi sebesar 98,58 persen
"Target pendapatan daerah sebesar Rp6,38 Triliun dengan realisasi sebesar Rp6,29 Triliun atau 98,58 persen. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerjasama yang baik dari semua SKPD dan lembaga terkait lainnya di Kalbar," kata Harisson di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, capaian tersebut telah disampaikan pada saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Jumat kemarin.
"Sasaran akhir dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui kebijakan Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan daerah berdasarkan prakarsa, kreativitas, dan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Harisson menekankan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah sangat bergantung pada komitmen dan sinergi antara Kepala Daerah, DPRD, serta dukungan dari perangkat daerah dan ASN. Dukungan dari DPRD dalam hal pengawasan, penganggaran, dan penyusunan peraturan daerah sangat penting agar kebijakan pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai harapan.
Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023, penjabat Gubernur menyebutkan dasar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.
Target pendapatan daerah sebesar Rp6,38 Triliun dengan realisasi sebesar Rp6,29 Triliun atau 98,58 persen. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp3,25 triliun dengan realisasi Rp3,22 triliun (98,88 persen), Pendapatan Transfer ditargetkan Rp3,06 triliun dengan realisasi Rp3,01 triliun (98,24 persen) dan lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp60,53 milyar dengan realisasi Rp60,26 milyar (99,55 persen).
Sementara itu, Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7,04 triliun dengan realisasi Rp6,74 triliun atau 95,67 persen, yang terdiri dari, belanja operasi dianggarkan Rp4,07 triliun dengan realisasi Rp3,85 triliun (94,56 persen), belanja Modal dianggarkan Rp1,48 triliun dengan realisasi Rp1,41 triliun (95,45 persen), belanja Tak Terduga dianggarkan Rp8,35 milyar dengan realisasi Rp1,64 milyar (19,75 persen).
"Belanja Transfer dianggarkan Rp1,47 triliun dengan realisasi Rp1,46 triliun (99,41 persen). Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023, untuk realisasi Pembiayaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp712,76 milyar," kata Harisson.
Selain itu, berbagai hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mendapatkan apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat, seperti penghargaan dalam berbagai bidang seperti literasi digital, penghargaan untuk Gubernur Kalimantan Barat dalam transformasi digital, penghargaan atas keberhasilan program keselamatan kerja, penghargaan dalam ajang kreativitas nasional, penghargaan dalam manajemen keuangan daerah, dan penghargaan atas implementasi program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
"Saya menyampaikan harapannya agar kerjasama antara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah ke depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintahan daerah dapat menjadi lebih baik sesuai dengan harapan bersama," kata Harisson.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Target pendapatan daerah sebesar Rp6,38 Triliun dengan realisasi sebesar Rp6,29 Triliun atau 98,58 persen. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerjasama yang baik dari semua SKPD dan lembaga terkait lainnya di Kalbar," kata Harisson di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, capaian tersebut telah disampaikan pada saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Jumat kemarin.
"Sasaran akhir dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui kebijakan Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan daerah berdasarkan prakarsa, kreativitas, dan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Harisson menekankan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah sangat bergantung pada komitmen dan sinergi antara Kepala Daerah, DPRD, serta dukungan dari perangkat daerah dan ASN. Dukungan dari DPRD dalam hal pengawasan, penganggaran, dan penyusunan peraturan daerah sangat penting agar kebijakan pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai harapan.
Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023, penjabat Gubernur menyebutkan dasar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.
Target pendapatan daerah sebesar Rp6,38 Triliun dengan realisasi sebesar Rp6,29 Triliun atau 98,58 persen. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp3,25 triliun dengan realisasi Rp3,22 triliun (98,88 persen), Pendapatan Transfer ditargetkan Rp3,06 triliun dengan realisasi Rp3,01 triliun (98,24 persen) dan lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp60,53 milyar dengan realisasi Rp60,26 milyar (99,55 persen).
Sementara itu, Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7,04 triliun dengan realisasi Rp6,74 triliun atau 95,67 persen, yang terdiri dari, belanja operasi dianggarkan Rp4,07 triliun dengan realisasi Rp3,85 triliun (94,56 persen), belanja Modal dianggarkan Rp1,48 triliun dengan realisasi Rp1,41 triliun (95,45 persen), belanja Tak Terduga dianggarkan Rp8,35 milyar dengan realisasi Rp1,64 milyar (19,75 persen).
"Belanja Transfer dianggarkan Rp1,47 triliun dengan realisasi Rp1,46 triliun (99,41 persen). Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023, untuk realisasi Pembiayaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp712,76 milyar," kata Harisson.
Selain itu, berbagai hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mendapatkan apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat, seperti penghargaan dalam berbagai bidang seperti literasi digital, penghargaan untuk Gubernur Kalimantan Barat dalam transformasi digital, penghargaan atas keberhasilan program keselamatan kerja, penghargaan dalam ajang kreativitas nasional, penghargaan dalam manajemen keuangan daerah, dan penghargaan atas implementasi program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
"Saya menyampaikan harapannya agar kerjasama antara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah ke depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintahan daerah dapat menjadi lebih baik sesuai dengan harapan bersama," kata Harisson.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024