Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Katiman Kartowinomo mengatakan program yang lebih menarik perlu disiapkan agar warga bersedia lepas dari kemiskinan.
"Masyarakat memilih untuk bertahan di program-program bansos tetapi tidak mau lulus. Karena kalau lulus, (perlu ikut) program-program bersifat jangka panjang dan memerlukan usaha, tidak menarik (untuk mereka)," kata dia dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta hari kedua yang diadakan secara daring, Rabu.
Katiman merujuk hasil riset yang menyebutkan sebagian masyarakat di satu sisi memang tidak mau lepas dari kemiskinan selain juga dilingkupi persoalan politik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, imbuh dia, perlu memformulasikan program yang menarik dan mendorong masyarakat miskin yang semula diintervensi melalui perlindungan sosial semisal bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial, agar mau beralih mendapatkan program pemberdayaan. Program ini diterapkan guna mendapatkan produktivitas dan pendapatan.
Katiman menyarankan mekanisme insentif seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Pusat, guna mendorong agar mental masyarakat tak tergantung pada program bantuan.
"Insentif bisa berbagai macam. Pemerintah desa itu bisa dicoba untuk mendapatkan insentif fiskal juga tapi dalam bentuknya insentif kinerja," kata dia.
Sementara itu, dalam acara yang sama, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Widyastuti mengajak dinas-dinas untuk lebih cermat melakukan evaluasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kita berharap dana yang sudah digulirkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial betul-betul diterima dengan tepat pada mereka yang berhak," kata dia.
Saat ini pemerintah memiliki tiga strategi dalam menanggulangi kemiskinan yakni mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui perlindungan sosial universal seperti bantuan sosial dan jaminan sosial.
Kemudian, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin melalui kelompok program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar, konektivitas antar wilayah, dan transformasi digital.
Merujuk data pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta berada di angka 4,44 persen atau turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,69 persen. Namun demikian, masih ada tantangan untuk menurunkan sebesar 1,53 persen guna mencapai target Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 menjadi 2,91 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Masyarakat memilih untuk bertahan di program-program bansos tetapi tidak mau lulus. Karena kalau lulus, (perlu ikut) program-program bersifat jangka panjang dan memerlukan usaha, tidak menarik (untuk mereka)," kata dia dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta hari kedua yang diadakan secara daring, Rabu.
Katiman merujuk hasil riset yang menyebutkan sebagian masyarakat di satu sisi memang tidak mau lepas dari kemiskinan selain juga dilingkupi persoalan politik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, imbuh dia, perlu memformulasikan program yang menarik dan mendorong masyarakat miskin yang semula diintervensi melalui perlindungan sosial semisal bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial, agar mau beralih mendapatkan program pemberdayaan. Program ini diterapkan guna mendapatkan produktivitas dan pendapatan.
Katiman menyarankan mekanisme insentif seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Pusat, guna mendorong agar mental masyarakat tak tergantung pada program bantuan.
"Insentif bisa berbagai macam. Pemerintah desa itu bisa dicoba untuk mendapatkan insentif fiskal juga tapi dalam bentuknya insentif kinerja," kata dia.
Sementara itu, dalam acara yang sama, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Widyastuti mengajak dinas-dinas untuk lebih cermat melakukan evaluasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kita berharap dana yang sudah digulirkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial betul-betul diterima dengan tepat pada mereka yang berhak," kata dia.
Saat ini pemerintah memiliki tiga strategi dalam menanggulangi kemiskinan yakni mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui perlindungan sosial universal seperti bantuan sosial dan jaminan sosial.
Kemudian, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin melalui kelompok program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar, konektivitas antar wilayah, dan transformasi digital.
Merujuk data pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta berada di angka 4,44 persen atau turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,69 persen. Namun demikian, masih ada tantangan untuk menurunkan sebesar 1,53 persen guna mencapai target Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 menjadi 2,91 persen.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024