Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sri Winarno mengatakan realisasi penyaluran belanja APBN hingga Mei 2024 di wilayah tersebut mencapai Rp723,88 miliar atau 35,91 persen dari padu dana sebesar Rp2,016 triliun.
"Realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi yaitu belanja barang salah satu penyebabnya belanja Satker KPU dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.
Winarno menjelaskan realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat satuan kerja (Satker) kementerian dan lembaga mencapai Rp137,95 miliar atau 38,51 persen dari pagu Rp358,27 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp585,92 miliar atau 35,34 persen dari pagu sekitar Rp1,7 triliun.
Ia merincikan realisasi belanja barang tertinggi sebesar 48,93 persen, disusul belanja pegawai sebesar 44,71 persen, belanja modal baru terserap 17,03 persen l, sehingga rata realisasi kementerian dan lembaga telah mencapai 37,51 persen. Sedangkan, target rata-rata triwulan II sebesar 46,67 persen.
"Dengan menyisakan waktu sebulan diharapkan seluruh Satker mitra KPPN Putussibau dapat mencapai target realisasi triwulan II Tahun 2024," ucapnya.
Winarno juga menyampaikan perkembangan ekonomi diantaranya realisasi ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau pada Mei 2024 yang tercatat melalui Bea Cukai Nanga Badau telah menghasilkan pemasukan devisa senilai Rp188,89 juta yang seluruhnya berasal dari komoditas perikanan dengan tonase seberat 2,54 ton.
Menurutnya , jika dibandingkan dengan bulan April 2024 terjadi penurunan yang drastis sebesar 69,45 persen, yang disebabkan belum musim panen komoditas pertanian serta naik pasang air sungai dan danau sehingga hasil panen komoditas perikanan menurun.
Untuk diketahui, Satker kementerian dan lembaga mitra KPPN Putussibau sebanyak 13 Satker.
Winarno menekankan agar dalam penggunaan APBN di Kapuas Hulu dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku serta memberikan asas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.
Disisi lain, Winarno menyampaikan progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga April 2024 merujuk data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kapuas Hulu terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp594,80 miliar atau 33,17 persen, yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp636,19 atau 36,56 persen.
Realisasi belanja daerah sebesar Rp444,31 miliar atau 24,73 persen, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 27,14 persen.
"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 35,91 persen yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi belanja daerah dari APBD masih jauh lebih rendah," kata Winarno.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi yaitu belanja barang salah satu penyebabnya belanja Satker KPU dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.
Winarno menjelaskan realisasi tersebut terdiri belanja pemerintah pusat satuan kerja (Satker) kementerian dan lembaga mencapai Rp137,95 miliar atau 38,51 persen dari pagu Rp358,27 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp585,92 miliar atau 35,34 persen dari pagu sekitar Rp1,7 triliun.
Ia merincikan realisasi belanja barang tertinggi sebesar 48,93 persen, disusul belanja pegawai sebesar 44,71 persen, belanja modal baru terserap 17,03 persen l, sehingga rata realisasi kementerian dan lembaga telah mencapai 37,51 persen. Sedangkan, target rata-rata triwulan II sebesar 46,67 persen.
"Dengan menyisakan waktu sebulan diharapkan seluruh Satker mitra KPPN Putussibau dapat mencapai target realisasi triwulan II Tahun 2024," ucapnya.
Winarno juga menyampaikan perkembangan ekonomi diantaranya realisasi ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau pada Mei 2024 yang tercatat melalui Bea Cukai Nanga Badau telah menghasilkan pemasukan devisa senilai Rp188,89 juta yang seluruhnya berasal dari komoditas perikanan dengan tonase seberat 2,54 ton.
Menurutnya , jika dibandingkan dengan bulan April 2024 terjadi penurunan yang drastis sebesar 69,45 persen, yang disebabkan belum musim panen komoditas pertanian serta naik pasang air sungai dan danau sehingga hasil panen komoditas perikanan menurun.
Untuk diketahui, Satker kementerian dan lembaga mitra KPPN Putussibau sebanyak 13 Satker.
Winarno menekankan agar dalam penggunaan APBN di Kapuas Hulu dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku serta memberikan asas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.
Disisi lain, Winarno menyampaikan progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga April 2024 merujuk data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kapuas Hulu terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp594,80 miliar atau 33,17 persen, yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp636,19 atau 36,56 persen.
Realisasi belanja daerah sebesar Rp444,31 miliar atau 24,73 persen, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 27,14 persen.
"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 35,91 persen yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi belanja daerah dari APBD masih jauh lebih rendah," kata Winarno.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024