Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar melibatkan pemerintah daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia seperti Kabupaten Sambas.
"Pentingnya perluasan akses jasa keuangan didasari pada fakta bahwa hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan pemanfaatan ragam produk dan layanan jasa keuangan, dan seiring perkembangan teknologi, keberadaan ragam produk dan layanan jasa keuangan berbasis digital dan online semakin memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat," ujar Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, sinergi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan upaya percepatan dan perluasan akses jasa Keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan sangat penting.
"Berdasarkan penelitian oleh Word Bank di lebih dari 60 negara, percepatan dan perluasan akses keuangan diidentifikasi sebagai pendorong utama mencapai 8 dari 17 target pembangunan berkelanjutan, sehingga dinilai sebagai bagian penting mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,"jelas dia.
Program percepatan akses keuangan daerah juga akan meningkatkan di literasi dan inklusi keuangan masyarakat indeks literasi keuangan yang baik, mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat tidak sekedar tentang ragam, karakteristik dan fitur produk dan layanan jasa keuangan, namun juga sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan untuk menuju kemandirian finansial.
"Sementara indeks inklusi keuangan mencerminkan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, ketersediaan akses, kualitas produk dan layanan jasa keuangan dan manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan,"kata dia.
Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.
Untuk provinsi Kalbar sendiri, tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954, atau 2,27. lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.
"Kembali, upaya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menjadi kian penting, di mana berdasarkan penelitian oleh Laha pada tahun 2025, menyimpulkan bahwa setiap peningkatan 1 persen literasi keuangan dan inklusi keuangan, dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Pentingnya perluasan akses jasa keuangan didasari pada fakta bahwa hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan pemanfaatan ragam produk dan layanan jasa keuangan, dan seiring perkembangan teknologi, keberadaan ragam produk dan layanan jasa keuangan berbasis digital dan online semakin memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat," ujar Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, sinergi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan upaya percepatan dan perluasan akses jasa Keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan sangat penting.
"Berdasarkan penelitian oleh Word Bank di lebih dari 60 negara, percepatan dan perluasan akses keuangan diidentifikasi sebagai pendorong utama mencapai 8 dari 17 target pembangunan berkelanjutan, sehingga dinilai sebagai bagian penting mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,"jelas dia.
Program percepatan akses keuangan daerah juga akan meningkatkan di literasi dan inklusi keuangan masyarakat indeks literasi keuangan yang baik, mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat tidak sekedar tentang ragam, karakteristik dan fitur produk dan layanan jasa keuangan, namun juga sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan untuk menuju kemandirian finansial.
"Sementara indeks inklusi keuangan mencerminkan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, ketersediaan akses, kualitas produk dan layanan jasa keuangan dan manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan,"kata dia.
Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.
Untuk provinsi Kalbar sendiri, tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954, atau 2,27. lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.
"Kembali, upaya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menjadi kian penting, di mana berdasarkan penelitian oleh Laha pada tahun 2025, menyimpulkan bahwa setiap peningkatan 1 persen literasi keuangan dan inklusi keuangan, dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024