Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Kukuh Sumardono Basuki mengatakan kinerja APBN hingga Juni 2024 masih terjaga positif baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
"Kinerja APBN Regional Kalbar mampu terjaga dengan baik. Ini terus kita pertahankan," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi realisasi pendapatan APBN berada di Rp4,314 triliun dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan.
"Meskipun penerimaan perpajakan mengalami kontraksi. Kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp608 miliar meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp150 miliar," kata dia.
Ia menambahkan selain itu seluruh pos perpajakan mengalami kontraksi kecuali pada PBB, Cukai, Pajak Lainnya dan Bea Masuk.
"Pos PNBP mengalami pertumbuhan positif 2,07% dengan rincian pos PNBP lainnya mengalami kontraksi sedalam 8,31 persen dan pos pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif 20,66 persen," kata dia.
Sementara, untuk realisasi belanja APBN adalah sebesar Rp11,784 triliun atau sebesar 36,90 persen dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3,876 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,908 triliun.
"Pelaksanaan belanja APBN lingkup Provinsi Kalbar telah terealisasi hingga lebih dari 40 persen dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp507,30 miliar atau 45,81 persen," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kinerja APBN Regional Kalbar mampu terjaga dengan baik. Ini terus kita pertahankan," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi realisasi pendapatan APBN berada di Rp4,314 triliun dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan.
"Meskipun penerimaan perpajakan mengalami kontraksi. Kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp608 miliar meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp150 miliar," kata dia.
Ia menambahkan selain itu seluruh pos perpajakan mengalami kontraksi kecuali pada PBB, Cukai, Pajak Lainnya dan Bea Masuk.
"Pos PNBP mengalami pertumbuhan positif 2,07% dengan rincian pos PNBP lainnya mengalami kontraksi sedalam 8,31 persen dan pos pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif 20,66 persen," kata dia.
Sementara, untuk realisasi belanja APBN adalah sebesar Rp11,784 triliun atau sebesar 36,90 persen dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3,876 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,908 triliun.
"Pelaksanaan belanja APBN lingkup Provinsi Kalbar telah terealisasi hingga lebih dari 40 persen dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp507,30 miliar atau 45,81 persen," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024