Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam menyerukan kepada semua bakal calon kepala daerah untuk menguatkan komitmennya menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar.
"Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat yang akan digelar pada 27 November 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menyerukan kepada seluruh calon kepala daerah (Cakada) agar menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan hidup," kata Hendrikus Adam di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, salah satu perhatian utama Walhi adalah terkait rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan rakyat dan lingkungan.
Hendrikus Adam, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap risiko yang ditimbulkan oleh PLTN, yang mencakup kecelakaan teknologi, kesalahan manusia, serta potensi bencana geologis dan ekologis.
"Pendirian PLTN di Kalimantan Barat adalah ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng. Kami mendesak para calon kepala daerah untuk tidak memberikan dukungan terhadap rencana ini, demi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," tuturnya.
Dirinya juga menekankan bahwa pengalaman dunia menunjukkan bahaya besar yang mengintai dari PLTN, dengan merujuk pada kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina, serta insiden di Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.
"Belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut, sangat penting bagi kita untuk menghindari risiko serupa di Kalimantan Barat. Terlebih lagi, wilayah kita juga rawan bencana geologis," katanya.
Menurut Hendrikus, narasi yang mengatakan bahwa PLTN akan membawa pemerataan energi listrik yang berkeadilan hanyalah ilusi. Ia menilai bahwa pendirian PLTN lebih banyak berorientasi pada kepentingan bisnis daripada kesejahteraan rakyat.
"Solusi sebenarnya untuk pemerataan energi adalah dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang kita miliki, bukan dengan memaksakan pendirian PLTN yang berisiko tinggi," kata dia.
Di tempat yang sama, pakar nuklir Dr. Iwan Kurniawan dalam sebuah diskusi bertajuk "PLTN, Mitos dan Realitas" menegaskan bahwa teknologi PLTN terlalu berbahaya dan kompleks untuk diterapkan di Indonesia.
"PLTN bukan sekadar alih teknologi, tetapi proyek yang berorientasi bisnis dengan risiko yang sangat besar," kata Iwan Kurniawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat yang akan digelar pada 27 November 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menyerukan kepada seluruh calon kepala daerah (Cakada) agar menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan hidup," kata Hendrikus Adam di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, salah satu perhatian utama Walhi adalah terkait rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan rakyat dan lingkungan.
Hendrikus Adam, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap risiko yang ditimbulkan oleh PLTN, yang mencakup kecelakaan teknologi, kesalahan manusia, serta potensi bencana geologis dan ekologis.
"Pendirian PLTN di Kalimantan Barat adalah ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng. Kami mendesak para calon kepala daerah untuk tidak memberikan dukungan terhadap rencana ini, demi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," tuturnya.
Dirinya juga menekankan bahwa pengalaman dunia menunjukkan bahaya besar yang mengintai dari PLTN, dengan merujuk pada kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina, serta insiden di Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.
"Belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut, sangat penting bagi kita untuk menghindari risiko serupa di Kalimantan Barat. Terlebih lagi, wilayah kita juga rawan bencana geologis," katanya.
Menurut Hendrikus, narasi yang mengatakan bahwa PLTN akan membawa pemerataan energi listrik yang berkeadilan hanyalah ilusi. Ia menilai bahwa pendirian PLTN lebih banyak berorientasi pada kepentingan bisnis daripada kesejahteraan rakyat.
"Solusi sebenarnya untuk pemerataan energi adalah dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang kita miliki, bukan dengan memaksakan pendirian PLTN yang berisiko tinggi," kata dia.
Di tempat yang sama, pakar nuklir Dr. Iwan Kurniawan dalam sebuah diskusi bertajuk "PLTN, Mitos dan Realitas" menegaskan bahwa teknologi PLTN terlalu berbahaya dan kompleks untuk diterapkan di Indonesia.
"PLTN bukan sekadar alih teknologi, tetapi proyek yang berorientasi bisnis dengan risiko yang sangat besar," kata Iwan Kurniawan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024