Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya kerja sama komunitas internasional untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim demi memastikan kelangsungan negara-negara kepulauan.
“Naiknya permukaan laut dan mencairnya gletser memiliki dampak yang luas bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia,” ucap Retno, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Tinggi "United by Water" yang membahas isu air dunia di New York, Rabu (25/7) waktu setempat, di sela-sela Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain berdampak pada kenaikan air laut, kata Retno, perubahan iklim juga menimbulkan gangguan pada sumber air tawar dan pola cuaca yang sangat mempengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, dan kesehatan di seluruh dunia.
Untuk itu, Menlu RI menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mendesak yang konkret untuk menangkal dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan beriringan.
Harus ada itikad politik untuk memandu inovasi dan tindakan konkret menangani dampak perubahan iklim, seperti dengan perluasan pembiayaan inovatif untuk aksi air dan iklim dan peningkatan pendanaan iklim, ucap Retno.
Ia menambahkan bahwa komunitas internasional juga harus mendorong agenda pengelolaan air yang inovatif, termasuk dengan melaksanakan hasil-hasil kesepakatan Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Bali pada Mei lalu.
Selanjutnya, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu guna mengoptimalkan sumber daya air di berbagai sektor.
“Indonesia juga telah membina program berbasis komunitas yang bertujuan untuk membangun infrastruktur air minum dan sanitasi, serta pengelolaan air limbah,” ujar dia.
Program-program tersebut adalah selaras dengan Tujuan No.6 Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6) terkait isu air bersih dan sanitasi berkelanjutan.
Selain itu, Retno juga meminta dukungan komunitas internasional dalam menjalankan tugasnya mendatang sebagai Utusan Khusus PBB untuk Urusan Air mulai 1 November 2024 usai mengakhiri tugas sebagai Menlu RI.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024