Sektor jasa keuangan di Kalteng stabil dengan kinerja bertumbuh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah menyatakan,  kondisi sektor jasa keuangan di provinsi setempat hingga Juli 2024 dalam kondisi stabil dengan kinerja yang bertumbuh.

 

"Selain itu, kondisi yang stabil ini juga didukung likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Selasa.

Primandanu menjabarkan, kondisi ini salah satunya dapat dilihat dari kinerja bank umum di Kalimantan Tengah.

Pada posisi Juli 2024, kinerja bank umum di Kalimantan Tengah, baik konvensional maupun syariah mengalami pertumbuhan cukup signifikan dibandingkan posisi Juli 2023.

Dia menuturkan, kondisi ini tercermin dari Aset Bank Umum yang mengalami peningkatan sebesar Rp13,53 triliun atau 19,77 persen dari tahun ke tahun atau year on year (yoy), yakni dari sebesar Rp68,41 triliun menjadi sebesar Rp81,94 triliun.

"Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar Rp9,08 triliun atau 24,80 persen (yoy), dari sebesar Rp36,64 triliun menjadi sebesar Rp45,72 triliun," katanya.

Selain itu dari sisi Kredit/Pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp4,96 triliun atau 11,25 persen (yoy), yaitu dari sebesar Rp44,02 triliun menjadi sebesar Rp48,98 triliun.

"Adapun tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan/Financing masih terjaga berada di bawah lima persen, yakni sebesar 1,66 persen," tambahnya.

Primandanu menyampaikan, untuk jenis kredit pada posisi Juli 2024 masih didominasi kredit konsumsi sebesar Rp19,08 triliun atau 38,96 persen dari total kredit.

 

Kemudian diikuti dengan kredit modal kerja sebesar Rp16,55 triliun atau 33,80 persen dari total kredit, serta kredit investasi sebesar Rp13,34 triliun atau sebesar 27,24 persen dari total kredit.

Sementara itu, dia juga menjelaskan, seiring pertumbuhan positif tersebut, OJK Kalteng juga senantiasa melaksanakan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, penipuan berkedok investasi serta judi online.

"Jadi kita tak hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga peningkatan literasi keuangan masyarakat," katanya.