Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2024-2029 berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan daerah dan memperkuat kolaborasi dengan pihak eksekutif guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
"Salah satu fokus utama DPRD Kalbar periode ini adalah memperkuat kolaborasi dengan eksekutif, khususnya dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya mengakui bahwa selama lima tahun terakhir, DPRD telah berupaya menjalankan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam hal pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar 2019-2024, Prabasa Anantatur, dalam rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kalbar, Selasa.
Dia mengatakan dalam lima tahun terakhir, DPRD Kalbar telah merancang beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor.
Namun, Prabasa mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan daerah masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan.
Untuk itu, ia menekankan perlunya kerja sama lebih intensif antara DPRD dan eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang lebih besar dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Salah satu tantangan yang dihadapi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah. Menurut Prabasa, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan, terutama di sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia juga mengapresiasi peran eksekutif dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, meskipun ada keterbatasan anggaran. Dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan eksekutif, diharapkan program-program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
"Pengalaman lima tahun yang telah dijalani oleh anggota lama harus terus dikembangkan dan ditularkan kepada anggota baru. Dengan demikian, suasana baru yang tercipta di DPRD akan membawa semangat baru untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat," kata Prabasa.
Selain itu, Prabasa juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam pengembangan daerah. Menurutnya, ketiga sektor tersebut merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
"DPRD bersama eksekutif harus memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapat perhatian utama dalam penyusunan anggaran pembangunan ke depan. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang RPJMD Kalimantan Barat yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Salah satu fokus utama DPRD Kalbar periode ini adalah memperkuat kolaborasi dengan eksekutif, khususnya dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya mengakui bahwa selama lima tahun terakhir, DPRD telah berupaya menjalankan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam hal pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar 2019-2024, Prabasa Anantatur, dalam rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kalbar, Selasa.
Dia mengatakan dalam lima tahun terakhir, DPRD Kalbar telah merancang beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor.
Namun, Prabasa mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan daerah masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan.
Untuk itu, ia menekankan perlunya kerja sama lebih intensif antara DPRD dan eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga anggaran yang lebih besar dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Salah satu tantangan yang dihadapi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah. Menurut Prabasa, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan, terutama di sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia juga mengapresiasi peran eksekutif dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, meskipun ada keterbatasan anggaran. Dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan eksekutif, diharapkan program-program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
"Pengalaman lima tahun yang telah dijalani oleh anggota lama harus terus dikembangkan dan ditularkan kepada anggota baru. Dengan demikian, suasana baru yang tercipta di DPRD akan membawa semangat baru untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat," kata Prabasa.
Selain itu, Prabasa juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam pengembangan daerah. Menurutnya, ketiga sektor tersebut merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
"DPRD bersama eksekutif harus memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapat perhatian utama dalam penyusunan anggaran pembangunan ke depan. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang RPJMD Kalimantan Barat yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024