Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut pentingnya data berdasarkan kelompok umur untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang lebih tepat sasaran.
“Di dalam laporan kependudukan ada data penduduk berdasarkan kelompok umur, BKKBN juga punya pendataan keluarga (PK), yang kalau dikawinkan, kita bisa tahu ada berapa banyak anak usia 0-2 tahun, 3-5 tahun, bahkan SD hingga SMA, itu bisa membantu teman-teman di Badan Gizi Nasional untuk melakukan program makan bergizi gratis,” kata Deputi Bidang Kependudukan BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan pentingnya kekuatan data dalam setiap program pemerintah agar dapat berjalan secara efisien dan lebih tepat sasaran.
“Tanpa data, kita mau bikin program-program apa saja, kita enggak akan tahu, lalu apakah program tersebut efisien tanpa data, kita juga enggak tahu. Laporan kependudukan dapat membantu bukan hanya bagi BKKBN saja, tetapi juga kementerian/lembaga dalam menjalankan program-programnya, termasuk di pemerintah daerah,” katanya.
Baca juga: Laporan kependudukan jadi dasar kebijakan yang tepat sasaran
Sebelumnya, Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani menyatakan program makan bergizi gratis yang diampu Badan Gizi Nasional dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Makanan bergizi yang akan diampu oleh Badan Gizi Nasional sejatinya ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya belajar anak didik, termasuk ibu hamil, menyusui dan balita,” katanya.
Menurut dia, Badan Gizi Nasional yang akan menjadi badan strategis untuk mengatasi persoalan gizi di Indonesia perlu membuat program-program strategis yang mengintervensi keluarga, sehingga mampu menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih untuk mencegah kelahiran bayi-bayi stunting baru.
Sekretaris Tim V Pelaksana Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Nevy Dwi Soesanto mengungkapkan pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan di 316 sekolah yang tersebar di enam kota dan satu kabupaten.
"Dari ratusan sekolah tingkat SD dan SMP maupun sederajat tersebut, untuk jumlah siswanya mencapai 134.959 siswa," ujarnya saat menghadiri seremoni mitigasi dan uji coba program MBG di aula MTs Negeri 1 Kudus, Rabu (2/10).
Dari enam kota yang menjadi tempat uji coba tersebut, kata dia, di antaranya Kota Surakarta, Salatiga, serta Kabupaten Kudus yang melaksanakan uji coba di empat sekolah dengan jumlah 2.599 pelajar.
Baca juga: BKKBN tegaskan fungsi reproduksi pria tak terganggu setelah KB vasektomi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Di dalam laporan kependudukan ada data penduduk berdasarkan kelompok umur, BKKBN juga punya pendataan keluarga (PK), yang kalau dikawinkan, kita bisa tahu ada berapa banyak anak usia 0-2 tahun, 3-5 tahun, bahkan SD hingga SMA, itu bisa membantu teman-teman di Badan Gizi Nasional untuk melakukan program makan bergizi gratis,” kata Deputi Bidang Kependudukan BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan pentingnya kekuatan data dalam setiap program pemerintah agar dapat berjalan secara efisien dan lebih tepat sasaran.
“Tanpa data, kita mau bikin program-program apa saja, kita enggak akan tahu, lalu apakah program tersebut efisien tanpa data, kita juga enggak tahu. Laporan kependudukan dapat membantu bukan hanya bagi BKKBN saja, tetapi juga kementerian/lembaga dalam menjalankan program-programnya, termasuk di pemerintah daerah,” katanya.
Baca juga: Laporan kependudukan jadi dasar kebijakan yang tepat sasaran
Sebelumnya, Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani menyatakan program makan bergizi gratis yang diampu Badan Gizi Nasional dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Makanan bergizi yang akan diampu oleh Badan Gizi Nasional sejatinya ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya belajar anak didik, termasuk ibu hamil, menyusui dan balita,” katanya.
Menurut dia, Badan Gizi Nasional yang akan menjadi badan strategis untuk mengatasi persoalan gizi di Indonesia perlu membuat program-program strategis yang mengintervensi keluarga, sehingga mampu menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih untuk mencegah kelahiran bayi-bayi stunting baru.
Sekretaris Tim V Pelaksana Uji Coba Makan Bergizi Gratis Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Nevy Dwi Soesanto mengungkapkan pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan di 316 sekolah yang tersebar di enam kota dan satu kabupaten.
"Dari ratusan sekolah tingkat SD dan SMP maupun sederajat tersebut, untuk jumlah siswanya mencapai 134.959 siswa," ujarnya saat menghadiri seremoni mitigasi dan uji coba program MBG di aula MTs Negeri 1 Kudus, Rabu (2/10).
Dari enam kota yang menjadi tempat uji coba tersebut, kata dia, di antaranya Kota Surakarta, Salatiga, serta Kabupaten Kudus yang melaksanakan uji coba di empat sekolah dengan jumlah 2.599 pelajar.
Baca juga: BKKBN tegaskan fungsi reproduksi pria tak terganggu setelah KB vasektomi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024