Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melaporkan adanya penurunan signifikan terkait luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun ini.
"Jika pada tahun 2023 lahan yang terbakar mencapai 111 ribu hektar, maka pada tahun ini turun menjadi hanya 17.155,71 hektar," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, di Pontianak, Senin.
Ia menyatakan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif selama musim kemarau.
"Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap sejak 16 Juli hingga 31 Oktober 2024. Dalam periode tersebut, BNPB mengerahkan tujuh helikopter untuk membantu operasi pemadaman, yang terdiri atas tiga helikopter untuk operasi udara dan empat helikopter untuk water bombing," tuturnya.
Meski status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akan berakhir pada 31 Oktober, Daniel menegaskan bahwa upaya optimal satgas darat akan terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Dengan beroperasinya satgas darat dan udara, diharapkan luas lahan yang terbakar dapat semakin diminimalisasi.
"Operasi udara juga sudah berakhir pada 25 Oktober, namun kami tetap berkomitmen untuk memaksimalkan potensi satgas darat yang ada, sehingga upaya penanganan karhutla dapat terus dilakukan secara efektif," katanya.
Berdasarkan catatan BPBD, tahun 2023 menjadi tahun yang paling parah dalam hal kebakaran lahan, dengan luas yang terbakar mencapai seratusan ribu hektar.
"Penurunan yang signifikan pada tahun ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Jika pada tahun 2023 lahan yang terbakar mencapai 111 ribu hektar, maka pada tahun ini turun menjadi hanya 17.155,71 hektar," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, di Pontianak, Senin.
Ia menyatakan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif selama musim kemarau.
"Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap sejak 16 Juli hingga 31 Oktober 2024. Dalam periode tersebut, BNPB mengerahkan tujuh helikopter untuk membantu operasi pemadaman, yang terdiri atas tiga helikopter untuk operasi udara dan empat helikopter untuk water bombing," tuturnya.
Meski status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akan berakhir pada 31 Oktober, Daniel menegaskan bahwa upaya optimal satgas darat akan terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Dengan beroperasinya satgas darat dan udara, diharapkan luas lahan yang terbakar dapat semakin diminimalisasi.
"Operasi udara juga sudah berakhir pada 25 Oktober, namun kami tetap berkomitmen untuk memaksimalkan potensi satgas darat yang ada, sehingga upaya penanganan karhutla dapat terus dilakukan secara efektif," katanya.
Berdasarkan catatan BPBD, tahun 2023 menjadi tahun yang paling parah dalam hal kebakaran lahan, dengan luas yang terbakar mencapai seratusan ribu hektar.
"Penurunan yang signifikan pada tahun ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024