Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membahas kerja sama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.
Erick menyampaikan pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Selasa.
Erick menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan penyediaan makanan bergizi gratis satu kali per hari atau lima kali seminggu dari Senin hingga Jumat.
"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.
Erick menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.
Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menyampaikan pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.
Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN rata-rata Rp 11 miliar dalam setahun, yang mana perbedaan biaya operasional didasari oleh lokasi, biaya pangan, dan logistik masing-masing area
"SP juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan beberapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," kata Erick.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.
Erick berharap kehadiran perwakilan BUMN mampu memperkuat ekosistem pangan dengan peran khusus BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.
"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Erick.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Erick menyampaikan pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Selasa.
Erick menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan penyediaan makanan bergizi gratis satu kali per hari atau lima kali seminggu dari Senin hingga Jumat.
"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.
Erick menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.
Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menyampaikan pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.
Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN rata-rata Rp 11 miliar dalam setahun, yang mana perbedaan biaya operasional didasari oleh lokasi, biaya pangan, dan logistik masing-masing area
"SP juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan beberapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," kata Erick.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.
Erick berharap kehadiran perwakilan BUMN mampu memperkuat ekosistem pangan dengan peran khusus BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.
"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Erick.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024