Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menyelenggarakan Konsultasi Publik rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) Ketapang 2025-2029 di ruang rapat Bappeda Ketapang, Kamis. Kegiatan ini dibuka oleh Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Drs Maryadi Asmui.
Maryadi menghadapkan melalui konsultasi publik ini seluruh elemen, baik perangkat daerah. Serta sektor non pemerintah dan swasta dan masyarakat Ketapang dapat memberikan masukan sebagai langkah efektif dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Forum konsultasi publik RKPD sangat penting untuk dilaksanakan agar secara bersama dapat membicarakan perencanaan. Kemudian pelaksanaan sebagai program khusus percepatan penanggulangan kemiskinan di Ketapang.
“Perlu saya sampaikan bahwa, data persentase penduduk miskin Ketapang 2024 baru saja dipublikasikan oleh BPS. Kemiskinan di Ketapang berada di angka 8,50 persen, artinya hanya turun sebesar 0,75 persen dari tahun 2023 yakni diangka 9,25 persen,” jelas Maryadi.
Ia menjelaskan juga bahwa menurut data BPS, beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Ketapang selalu menjadi salah satu kabupaten tertinggi di Kalimantan Barat. "Oleh karena itu saya mengajak seluruh sekto non formal, pihak swasta dan masyarakat dengan pemerintah," tutur Maryadi.
"Terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi rencana kerja di perangkat daerah. Saya harapkan agar terjalin kerjasama yang harmonis. Sehingga dapat bersama-sama mengurangi jumlah warga miskin di Ketapang," lanjutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Maryadi menghadapkan melalui konsultasi publik ini seluruh elemen, baik perangkat daerah. Serta sektor non pemerintah dan swasta dan masyarakat Ketapang dapat memberikan masukan sebagai langkah efektif dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Forum konsultasi publik RKPD sangat penting untuk dilaksanakan agar secara bersama dapat membicarakan perencanaan. Kemudian pelaksanaan sebagai program khusus percepatan penanggulangan kemiskinan di Ketapang.
“Perlu saya sampaikan bahwa, data persentase penduduk miskin Ketapang 2024 baru saja dipublikasikan oleh BPS. Kemiskinan di Ketapang berada di angka 8,50 persen, artinya hanya turun sebesar 0,75 persen dari tahun 2023 yakni diangka 9,25 persen,” jelas Maryadi.
Ia menjelaskan juga bahwa menurut data BPS, beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Ketapang selalu menjadi salah satu kabupaten tertinggi di Kalimantan Barat. "Oleh karena itu saya mengajak seluruh sekto non formal, pihak swasta dan masyarakat dengan pemerintah," tutur Maryadi.
"Terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi rencana kerja di perangkat daerah. Saya harapkan agar terjalin kerjasama yang harmonis. Sehingga dapat bersama-sama mengurangi jumlah warga miskin di Ketapang," lanjutnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024