Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari mengatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam upaya pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui kolaborasi dengan pemprov setempat dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
""Pentingnya pendataan RTLH dengan menggunakan sistem by name by address, sehingga pendataan ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah. Untuk itu, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait dalam program ini, seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penurunan angka stunting," katanya di Pontianak, Selasa.
Melalui program New Posyandu yang mencakup enam aspek pelayanan dasar, PKK akan berperan aktif dalam mendata dan mengatasi permasalahan RTLH.
Selain aspek kesehatan, program ini juga melibatkan sektor sosial, pendidikan, perumahan rakyat, dan ketertiban umum. Dengan demikian, PKK Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat Kalbar.
"PKK sangat siap menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah RTLH. Kami akan memastikan bahwa pendataan ini dilakukan dengan baik, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan efektif," katanya.
Dengan adanya kolaborasi yang solid antara PKK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, ia berharap, perbaikan RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Barat.
Selain itu, program ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni.
"PKK akan terus mendukung setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal perumahan yang layak huni. Kami berkomitmen untuk selalu mendampingi pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di daerah," katanya.
Upaya pengentasan RTLH ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kalbar. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan masalah RTLH dapat teratasi, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
""Pentingnya pendataan RTLH dengan menggunakan sistem by name by address, sehingga pendataan ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah. Untuk itu, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait dalam program ini, seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penurunan angka stunting," katanya di Pontianak, Selasa.
Melalui program New Posyandu yang mencakup enam aspek pelayanan dasar, PKK akan berperan aktif dalam mendata dan mengatasi permasalahan RTLH.
Selain aspek kesehatan, program ini juga melibatkan sektor sosial, pendidikan, perumahan rakyat, dan ketertiban umum. Dengan demikian, PKK Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat Kalbar.
"PKK sangat siap menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah RTLH. Kami akan memastikan bahwa pendataan ini dilakukan dengan baik, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan efektif," katanya.
Dengan adanya kolaborasi yang solid antara PKK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, ia berharap, perbaikan RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Barat.
Selain itu, program ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni.
"PKK akan terus mendukung setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal perumahan yang layak huni. Kami berkomitmen untuk selalu mendampingi pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di daerah," katanya.
Upaya pengentasan RTLH ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kalbar. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan masalah RTLH dapat teratasi, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024