Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat melakukan pemangkasan hingga 50 persen anggaran untuk perjalanan dinas, sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri RI.
“Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi,” ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Edi Suryanto di Pontianak, Selasa.
Ia menegaskan bahwa menegaskan apabila tidak ada relevansi kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.
"Kembali, secara persentase sudah dilakukan hampir 50 persen pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan, " papar dia.
Ia juga menekankan proses meritokrasi di internal Pemkot Pontianak selama ini telah berjalan baik sehingga berhasil mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Selama ini mekanisme pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu lewat panitia seleksi dengan melibatkan banyak akademisi dan eksternal. Proses itu sudah berjalan sesuai aturan berlaku dan yang memilih pansel, sebagian kecil saja dari pemerintahan,” tegasnya, yang juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus berupaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 di mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Edi kemudian mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD.
“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” tuturnya.
Berbagai inovasi turut diciptakan segenap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak begitu pula dengan karyawan BUMD untuk menggali potensi pendapatan. Edi menyebut, salah satu contoh inovasi itu adalah dengan membangun hidran di pemukiman rawan kebakaran lahan.
“Pontianak ketika kemarau akan memicu kebakaran lahan, kita butuh hidran di titik rawan karhutla. Pemadam kebakaran sudah banyak tapi airnya dari mana, itu yang kita upayakan dan salah satu langkah memaksimalkan BUMD,” imbuhnya.
Ia pun mengajak segenap aparatur agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Dalam banyak kesempatan ia mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan murah. Menurutnya sudah seharusnya setiap abdi negara melaksanakan hal itu.
“Landasi pekerjaan dengan integritas, pahami aturan dan prioritaskan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024