Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersinergi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai salah satu upaya mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
"Pak Gubernur Agustiar Sabran baru saja melaksanakan pertemuan bersama Menhut Raja Juli Antoni dan Wamenhut Rohmat Marzuki, salah satunya menyinergikan program agar pencegahan maupun penanganan karhutla optimal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Kalteng Herson B. Aden dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
Herson yang turut mendampingi Gubernur Kalteng dalam pertemuan tersebut mengatakan dalam pencegahan maupun penanganan karhutla diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian hingga jajaran pemerintah daerah dan lainnya.
"Apalagi Kalteng ini menjadi salah satu daerah yang fokus terhadap pembangunan ketahanan pangan, sehingga diperlukan perhatian khusus dan kerja sama semua pihak dalam pencegahan karhutla," terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga membahas arah pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, kata dia, juga dibahas perlunya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan dan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Indra mengatakan berbagai upaya pencegahan maupun penanganan karhutla telah dilakukan, antara lain BPBD provinsi selalu melakukan koordinasi dan diseminasi kepada BPBD kabupaten/kota hingga camat maupun lurah dan kepala desa terkait potensi terjadinya bencana, terutama peringatan dini bencana, rawan lahan terbakar, dan prakiraan cuaca dari BMKG.
"Yang selanjutnya kami arahkan informasi ini dapat diteruskan kepada masyarakat," jelasnya.
Selain itu pemasangan alat Early Warning System (EWS) di sejumlah daerah rawan bencana, melakukan pengecekan titik panas dan penanganan, hingga pengaktifan posko bencana setiap hari (1x24 jam) untuk penanganan berbagai macam laporan kejadian.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2026