Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mematangkan strategi pendanaan kreatif (creative financing) dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
"Hingga 2026, sistem pembayaran daerah sudah terintegrasi melalui berbagai kanal seperti QRIS, EDC, dan virtual account, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat pemaparan di Data Analytic Center Kantor Gubernur Kalbar, Rabu.
Ria Norsan mengatakan digitalisasi pendapatan daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah berjalan optimal dengan dukungan regulasi, salah satunya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang transaksi non-tunai.
Selain itu, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga terus mengalami pengembangan. Pada 2026, sistem tersebut telah menjadi ekosistem yang adaptif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara akurat.
"Melalui validasi otomatis terhadap batas anggaran, SIPD mampu meminimalisir kesalahan data sekaligus mempercepat proses evaluasi anggaran secara real-time," tuturnya.
Dari sisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Kalbar mencatat capaian positif dengan laba bersih sebesar Rp507,4 miliar pada tahun buku 2025 serta kontribusi dividen Rp135,8 miliar kepada pemerintah daerah. Bank Kalbar juga telah bertransformasi menjadi perseroan daerah (Perseroda) sejak Agustus 2025.
Sementara itu, tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalbar menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tingkat kematangan pengadaan telah mencapai Level 3 atau kategori proaktif. Hingga April 2026, realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) bahkan mencapai 100,37 persen dari total pagu Rp1,93 triliun.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalbar juga mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui berbagai skema, seperti sewa aset terhadap 52 objek, kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), serta optimalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada ratusan bidang tanah produktif.
Pada forum tersebut juga mengemuka usulan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman daerah, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar tetap menekankan komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta penyaluran bantuan sosial pada momentum hari besar keagamaan.
"Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah," kata Norsan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melengkapi data terkait perkembangan pajak dan pengelolaan aset guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga tengah menantikan pengumuman resmi nominasi penghargaan nasional atas kinerja tata kelola pemerintahan daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2026