APBN Kalbar tetap tumbuh menjaga denyut ekonomi daerah

Pontianak (ANTARA) - Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi perekonomian dunia. Eskalasi geopolitik, dinamika perdagangan internasional, serta volatilitas harga komoditas memberi tekanan pada banyak negara, termasuk kawasan yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan global.

Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 5,61 persen (year on year), mencerminkan bahwa konsumsi domestik, aktivitas investasi, dan kinerja fiskal masih mampu menjadi penopang utama pertumbuhan.

Dalam konteks tersebut, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat (Kalbar) turut menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ruang tumbuh ekonomi daerah.

Pada Konferensi Pers APBN Kalbar Edisi Bulan April Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 11 Mei 2026, disampaikan bahwa hingga posisi 31 Maret 2026, pendapatan negara di Kalbar telah terealisasi sebesar Rp2.990,92 miliar atau 17,82 persen dari target, sementara belanja negara mencapai Rp6.940,30 miliar atau 25,88 persen dari pagu.

"Dengan komposisi tersebut, defisit APBN Regional Kalbar tercatat sebesar Rp3.949,39 miliar, dan secara tahunan menyempit 6,27 persen, menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang tetap terjaga dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang," ujar Kepala Kantor Wilayah DJPB Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, di Kantor DJPB Kalimantan Barat, Senin.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja perpajakan masih menjadi penopang utama. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh 18,13 persen (year on year). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 49,73 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor primer di Kalimantan Barat. Perkembangan ini tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 1,08 persen menjadi 172,56 poin, yang mengindikasikan membaiknya tingkat kesejahteraan petani sekaligus meningkatnya produktivitas sektor pertanian.

Kontribusi terbesar penerimaan pajak tetap berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,65 persen, menandakan aktivitas distribusi barang dan konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik.

Pada sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan masih mengalami penyesuaian. Hingga Maret 2026, penerimaan Bea Cukai terkontraksi 26,13 persen (year on year), terutama akibat kontraksi pada Bea Keluar sebesar 44,06 persen yang dipengaruhi belum adanya eksportasi komoditas crude palm oil (CPO) pada periode pembanding.

Walaupun demikian, indikator perdagangan internasional menunjukkan perkembangan positif melalui pertumbuhan Bea Masuk sebesar 43,46 persen dan Cukai sebesar 21,64 persen, yang mencerminkan aktivitas impor barang dan konsumsi barang kena cukai tetap bergerak.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 6,23 persen, didukung kenaikan PNBP Lainnya sebesar 2,07 persen dan Pendapatan BLU sebesar 12,35 persen, dengan kontribusi utama berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lainnya.

Dari sisi belanja, APBN terus hadir mendorong aktivitas ekonomi melalui percepatan realisasi belanja pemerintah pusat. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 31,68 persen (year on year), didukung pertumbuhan pada seluruh komponen belanja. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.351,50 miliar atau 27,03 persen, Belanja Barang sebesar Rp462,90 miliar atau 13,23 persen, dan Belanja Modal sebesar Rp246,98 miliar atau 12,36 persen. Kementerian Pertahanan mencatat realisasi Belanja Pegawai terbesar sebesar Rp416,27 miliar, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kontributor terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp107,73 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp214,12 miliar, terutama untuk operasi pemeliharaan jalan, prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pengembangan prasarana jaringan sumber daya air.

Belanja negara menurut fungsi juga menunjukkan penguatan yang signifikan. Secara nominal, fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi terbesar sebesar Rp4.982,72 miliar, yang mencerminkan tetap terjaganya stabilitas tata kelola pemerintahan serta keberlanjutan layanan dasar kepada masyarakat.

Dari sisi pertumbuhan, fungsi Ekonomi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 168,8 persen (year on year). Peningkatan tersebut dipengaruhi menguatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang serta jasa selama momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang mempercepat perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan permintaan pada berbagai sektor usaha.

Penguatan konsumsi masyarakat juga didorong oleh realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk lingkup pemerintah pusat di Kalimantan Barat, THR telah terealisasi sebesar Rp275.979.922.789 kepada 78.271 penerima.

Sementara itu, THR ASN pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp433.934.716.698 kepada 101.943 penerima. Penyaluran pendapatan tersebut memberi tambahan likuiditas yang cukup besar ke masyarakat, memperkuat daya beli rumah tangga, dan ikut menopang aktivitas ekonomi daerah selama Triwulan I Tahun 2026.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga terus berjalan sebagai penguat kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat realisasi penyaluran sebesar Rp804,03 miliar, yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp516,64 miliar, BOSP sebesar Rp192,84 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp79,86 miliar, dan DBH sebesar Rp14,70 miliar. Pada level kabupaten/kota, realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp433,29 miliar, disusul Kabupaten Sambas sebesar Rp424,91 miliar, dan Kabupaten Sintang sebesar Rp411,06 miliar. Dana Desa mulai tersalurkan di sejumlah wilayah, dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Sambas sebesar Rp34,38 miliar, sementara dukungan layanan kesehatan primer melalui BOK Puskesmas tertinggi juga tercatat di Kabupaten Sambas sebesar Rp6,51 miliar.

Kondisi fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan ruang yang cukup sehat. Hingga 31 Maret 2026, APBD konsolidasian Kalimantan Barat mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp4.328,27 miliar, dengan Belanja Daerah sebesar Rp3.119,04 miliar, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp1.185,36 miliar. Dari struktur belanja, Belanja Operasi terealisasi Rp2.847,18 miliar, Belanja Modal Rp62,28 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp2,18 miliar, dan Belanja Transfer Rp207,4 miliar. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga kesinambungan layanan publik sambil menyiapkan ruang fiskal bagi program pembangunan berikutnya.

Dukungan APBN terhadap masyarakat juga terlihat dari implementasi berbagai program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga April 2026 telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat, didukung 18.338 petugas SPPG, dengan capaian 81 persen dari target 586 SPPG dan 81 persen dari target 1.250.037 penerima manfaat. Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalbar bersama BDK Pontianak juga mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ Versi Web, sebagai penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan program.

Pada sektor pembiayaan produktif, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 debitur, dengan realisasi terbesar pada skema KUR Mikro sebesar Rp779,73 miliar kepada 14.134 debitur. Penyaluran tertinggi tercatat di Kota Sambas sebesar Rp141,32 miliar kepada 2.072 debitur. Sementara itu, KUR KPP terealisasi sebesar Rp128,38 miliar kepada 298 debitur, dengan penyalur terbesar Bank BTN sebesar Rp47,37 miliar dan realisasi wilayah terbesar berada di Kota Pontianak sebesar Rp38,28 miliar.

Di sektor perumahan, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai Rp205,58 miliar kepada 1.570 debitur. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp134,62 miliar kepada 1.025 debitur, memperlihatkan meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah layak huni.

Melalui kinerja tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat terus hadir sebagai fondasi fiskal yang menjaga stabilitas, memperkuat daya beli, mendukung investasi sosial, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat agar tetap tumbuh berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.