Indikator Pendidikan Kalbar Tunjukkan Tren Positif

Pontianak (ANTARA) - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sejumlah indikator kinerja pendidikan di Kalbar menunjukkan tren positif, terutama pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sepanjang 2025.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mencatat rata-rata lama sekolah (RLS) Kalbar pada 2025 mencapai 8,07 tahun atau meningkat 0,29 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 7,78 tahun.

Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,69 tahun dari sebelumnya 12,68 tahun.

Peningkatan RLS tersebut menunjukkan rata-rata masyarakat Kalbar kini mampu menempuh pendidikan hingga setara kelas II sekolah menengah pertama (SMP), sekaligus menjadi indikasi menurunnya angka putus sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan peningkatan indikator pendidikan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan secara bertahap.

“Untuk mencapai itu tentu diperlukan akses pendidikan yang memadai, ketersediaan guru, pembangunan sekolah, penyediaan buku, dan berbagai dukungan lainnya. Itu yang terus kami upayakan,” kata Syarif Faisal di Pontianak, Sabtu.

Menurut dia, penguatan akses pendidikan juga dilakukan melalui program rehabilitasi sarana pendidikan.

Pada 2025, sebanyak 26 sekolah menengah atas (SMA) di Kalbar direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.

Selain peningkatan sarana pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga menjalankan Program Retrieval untuk menekan angka putus sekolah.

Program tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021 dan menyasar siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.

Melalui program itu, setiap siswa penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta per bulan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan biaya hidup selama menempuh pendidikan.

Pada 2025, program tersebut menjangkau lima siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan total anggaran Rp120 juta selama satu tahun.

Bantuan digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi sekolah, perlengkapan pendidikan, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku siswa.

“Untuk memastikan stimulus ini tepat sasaran, data penerima kami minta dari satuan pendidikan dan kemudian diverifikasi oleh bidang PSMK serta pengawas sekolah,” ujarnya.

Syarif Faisal mengatakan persoalan putus sekolah tidak hanya dipengaruhi motivasi belajar, tetapi juga faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan.

Karena itu, bantuan rutin melalui Program Retrieval diharapkan mampu membantu siswa kembali melanjutkan pendidikan tanpa terbebani kebutuhan harian.

Ia menambahkan peningkatan indikator RLS dan HLS tersebut turut memperkuat kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat seiring semakin terbukanya akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di berbagai wilayah.

Dengan capaian HLS sebesar 12,69 tahun, anak-anak di Kalbar diproyeksikan memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas bahkan mendekati perguruan tinggi.