Markas Perserikatan
Bangsa-Bangsa (ANTARA Kalbar) - Suriah akan menyetujui Lakhdar
Brahimi sebagai penengah baru PBB-Liga Arab, tapi utusan itu
menginginkan dukungan resmi Dewan Keamanan PBB sebelum menerima jabatan
tersebut.
Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara terbelah menjadi
dua pihak menyangkut konflik Suriah, dan Brahimi mencari "dukungan kuat"
sebagai syarat mengambil alih tugas itu dari Kofi Annan, ujar seorang
diplomat PBB yang tak bersedia namanya disebutkan.
Tuntutan itu dikonfirmasikan oleh para utusan lainnya.
Pengumuman pengangkatan Brahimi itu diperkirakan akan dibuat dalam
beberapa hari mendatang, tetapi para diplomat mengatakan, mantan menteri
luar negeri Aljazair itu dan Wakil Khusus PBB belum memberikan
persetujuannya.
Annan, yang mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengundurkan diri pada 2
Agustus, dan mengeluhkan kurang dukungan dari negara-negara besar di
Dewan Keamanan PBB, dan secara resmi menghentikan tugasnya pada 31
Agustus.
Pengangkatan Annan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon tidak pernah disahkan
oleh Dewan Keamanan PBB, kendatipun dewan itu menyatakan dukungan
kuatnya dalam sejumlah pernyataan.
Juru bicara Annan, Ahmad Fawzi, mengatakan di Jenewa bahwa
pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad, telah mengisyaratkan
persetujuan kepada Brahimi sebagai penengah baru.
Tetapi, ia menambahkan, "tidak ada keputusan" mengenai jabatan itu
dibuat oleh Brahimi-- yang menjadi utusan PBB untuk Afghanistan setelah
serangan 11 September 2001, dan di Irak setelah invasi pimpinan AS
tahun 2003.
"Brahimi menginginkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Ia
menanggap ini penting, jika ia ditunjuk memegang jabatan itu," kata
seorang diplomat di PBB.
Annan berulang-ulang mengeluhkan tentang perpecahan Dewan Keamanan
PBB, dan Brahimi pada Jumat lalu mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dan
negara-negara kawasan itu "harus bersatu untuk menjamin satu transisi
politik dapat dilakukan secepat mungkin."
Bentuk dukungan tidak perlu dilakukan dalam bentuk satu resolusi,
kata para diplomat, tetapi merupakan satu pernyataan yang dikeluarkan
oleh 15 negara anggota dewan itu.
Rusia dan China menggunakan kekuasaan mereka sebagai anggota tetap
Dewan Keamanan PBB memveto tiga resolusi yang mengecam Bashar dan
mengancam pemberlakuan sanksi-sanksi.
Kedua negara itu dikecam Amerika Serikat (AS) dan negara-negara
Eropa karena menghambat tindakan internasional terhadap konflik 17 bulan
itu, yang menurut para aktivis Suriah menewaskan lebih dari 23.000
orang.
Rusia, sekutu penting internasional, menuduh negara-negara Barat mencari satu alasan bagi intervensi militer di Suriah.
Dengan konflik yang memburuk, Dewan Keamanan PBB juga harus segera
memutuskan nasib Misi Pengawas PBB di Suriah (UNSMIS) yang dikirim untuk
memantau gencatan senjata yang ditengahi Annan yang tidak pernah
dilaksanakan itu.
Mandat misi itu berakhir 20 Agustus, dan Dewan Keamanan PBB akan
melakukan konsultasi mengenai UNSMIS pada Kamis besok. Pada awalnya, ada
300 pengawas militer tanpa senjata itu telah dikurangi tidak sampai 150
orang karena aksi kekerasan memburuk yang diperkirakan memicu misi itu
akan berakhir.
Sekjen PBB menegaskan bahwa PBB harus mempertahanksn kehadirannya di
Suriah agar dapat memantau kejadian-kejadian dan tetap mengusahakan
bagi satu penyelesaian politik.
"Kehadiran PBB di Suriah akan membantu menilai situasi di lapangan
tanpa memihak," kata Ban dalam sepucuck surat kepada Dewan Keamanan
menjelang perundingan itu.
"PBB tidak dapat menghentikan dukungannya, kendatipun krisis berlanjut," katanya menambahkan.
(Uu.H-RN/B002)
Lakhdar Brahimi Penengah Baru PBB-Liga Arab
Minggu, 19 Agustus 2012 7:58 WIB